Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
RAKYAT Rusia membuka pintu bagi Vladimir Putin berkuasa hingga 2036 lewat pemungutan suara fantastis untuk mengubah undang-undang dasar yang akan memungkinkannya berkuasa lagi selama dua masa kepresidenan. Namun para pengkritik mengatakan hasil pemungutan suara itu dipalsukan dalam skala besar-besaran.
Hasil resmi, setelah 98 persen kertas suara dihitung memperlihatkan bahwa mantan pejabat dinas rahasia KGB itu yang memerintah Rusia lebih dari dua dekade sebagai presiden atau perdana menteri dengan mudah memenangi hak untuk berkuasa lagi selama dua kali masa berkuasa 6 tahun setelah masa berkuasanya saat ini berakhir pada 2024. Artinya, Putin yang saat ini berusia 67, dapat memerintah hingga usia 83 tahun.
Komisi Pemilu Pusat mengatakan 78 persen suara yang dihitung secara keseluruhan mendukung pengubahan konstitusi. Hanya lebih 21 persen suara menentang. Ella Pamfilova, kepala komisi itu, mengatakan pemungutan suara berlangsung transparan dan para petugas pemungutan suara melakukan segalanya untuk menjamin integritasnya.
Politisi oposisi Alexei Navalny punya pandangan berbeda dan menyebut pemungutan suara itu pertunjukan yang tak sah dan liar yang dirancang untuk mengabsahkan kepresidenan Putin sepanjang hayat.
"Kami tak akan pernah mengakui hasil ini," kata Navalny kepada para pendukung dalam sebuah video.
Navalny mengatakan oposisi tak akan memprotes sekarang karena pandemi corona tapi akan melakukannya dalam skala besar-besaran pada musim gugur jika para kandidatnya dihalangi ambil bagian dalam pemilu regional atau hasilnya dipalsukan.
"Apa yang paling ditakuti Putin adalah protes jalanan," kata Navalny.
"Dia tak akan hengkang hingga kami mulai turun ke jalan-jalan dalam jumlah ratusan ribu dan jutaan orang," tambahnya.
Rakyat Rusia telah didorong untuk mendukung manuver Putin berkuasa, yang digambarkan oleh kritikus sebagai kudeta konstitusional. Dengan undian berhadiah rumah susun dan iming-iming berupa iklan kampanye yang memfokuskan pada amendemen konstitusional lain dalam satu paket perubahan yang sama seperti perlindungan pensiun dan larangan nyata atas pernikahan sesama jenis.
Satu kali pembayaran senilai 10.000 rubel (sekitar Rp2 juta) dikirim ke mereka yang memiliki anak-anak atas perintah Putin saat warga menuju tempat pemungutan suara pada Rabu (1/7). Hari terakhir pemungutan suara yang diadakan selama tujuh hari untuk membatasi penyebaran virus.
baca juga: Palestina Tolak Dana Bersyarat Uni Eropa
Warga Moskow Mikhail Volkov mengatakan dia mencoblos demi perubahan.
"Kami butuh perubahan radikal dan saya berpihak ke perubahan-perubahan itu," katanya.
Pemungutan suara ini membuat warga kurang bersemangat.
"Sejujurnya sya tidak melihat adanya perbaikan-perbaikan," kata pemilih yang lain, Lyudmila. (OL-3)
Presiden Rusia Vladimir Putin mengundang Donald Trump untuk mengadakan putaran pembicaraan selanjutnya di Moskow.
Donald Trump dan Vladimir Putin bertemu untuk membhasa mengakhiri perang di Ukraina.
Sektor pertahanan memperkuat peran aktif Indonesia di forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik global, termasuk di Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina.
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan bertemu pada hari ini di Alaska untuk membahas upaya mengakhiri perang tiga tahun antara Moskow dan Ukraina.
Presiden Donald Trump yakin Presiden Rusia Vladimir Putin siap capai kesepakatan terkait perang di Ukraina.
RUSIA diduga tengah mempersiapkan uji coba rudal jelajah bertenaga nuklir terbaru 9M730 Burevestnik, hanya beberapa hari menjelang pertemuan Putin dan Trump.
WAKIL Presiden RI keenam Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno membacakan dan menyerahkan Maklumat Presidium Konstitusi kepada perwakilan anggota MPR, Jumat, 10 November 2023.
DPD bersikeras mendorong amandemen UUD 1945 setelah mendengarkan banyak masukan.
PAKAR hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan reformasi undang-undang dasar sudah mencapai usia 24 tahun. Di waktu yang cukup lama itu maka perlu ada evaluasi total untuk perbaikan
Menko Polhukam Mahfud MD menilai usulan amendemen sebagai hak bernegara setiap warga negara. Amendemen yang dicetuskan itu bisa disebabkan oleh implementasi UU sebelumnya belum baik.
WAKIL Ketua MPR Ahmad Basarah menegaskan tidak ada upaya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk MPR periode saat ini. Isu mengubah UUD dipastikan keliru.
MOMENTUM Agustus 2023 perlu diingat sebagai waktu negara ini telah dijalankan selama 21 tahun berdasarkan konstitusi hasil amendemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved