Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
RAKYAT Rusia membuka pintu bagi Vladimir Putin berkuasa hingga 2036 lewat pemungutan suara fantastis untuk mengubah undang-undang dasar yang akan memungkinkannya berkuasa lagi selama dua masa kepresidenan. Namun para pengkritik mengatakan hasil pemungutan suara itu dipalsukan dalam skala besar-besaran.
Hasil resmi, setelah 98 persen kertas suara dihitung memperlihatkan bahwa mantan pejabat dinas rahasia KGB itu yang memerintah Rusia lebih dari dua dekade sebagai presiden atau perdana menteri dengan mudah memenangi hak untuk berkuasa lagi selama dua kali masa berkuasa 6 tahun setelah masa berkuasanya saat ini berakhir pada 2024. Artinya, Putin yang saat ini berusia 67, dapat memerintah hingga usia 83 tahun.
Komisi Pemilu Pusat mengatakan 78 persen suara yang dihitung secara keseluruhan mendukung pengubahan konstitusi. Hanya lebih 21 persen suara menentang. Ella Pamfilova, kepala komisi itu, mengatakan pemungutan suara berlangsung transparan dan para petugas pemungutan suara melakukan segalanya untuk menjamin integritasnya.
Politisi oposisi Alexei Navalny punya pandangan berbeda dan menyebut pemungutan suara itu pertunjukan yang tak sah dan liar yang dirancang untuk mengabsahkan kepresidenan Putin sepanjang hayat.
"Kami tak akan pernah mengakui hasil ini," kata Navalny kepada para pendukung dalam sebuah video.
Navalny mengatakan oposisi tak akan memprotes sekarang karena pandemi corona tapi akan melakukannya dalam skala besar-besaran pada musim gugur jika para kandidatnya dihalangi ambil bagian dalam pemilu regional atau hasilnya dipalsukan.
"Apa yang paling ditakuti Putin adalah protes jalanan," kata Navalny.
"Dia tak akan hengkang hingga kami mulai turun ke jalan-jalan dalam jumlah ratusan ribu dan jutaan orang," tambahnya.
Rakyat Rusia telah didorong untuk mendukung manuver Putin berkuasa, yang digambarkan oleh kritikus sebagai kudeta konstitusional. Dengan undian berhadiah rumah susun dan iming-iming berupa iklan kampanye yang memfokuskan pada amendemen konstitusional lain dalam satu paket perubahan yang sama seperti perlindungan pensiun dan larangan nyata atas pernikahan sesama jenis.
Satu kali pembayaran senilai 10.000 rubel (sekitar Rp2 juta) dikirim ke mereka yang memiliki anak-anak atas perintah Putin saat warga menuju tempat pemungutan suara pada Rabu (1/7). Hari terakhir pemungutan suara yang diadakan selama tujuh hari untuk membatasi penyebaran virus.
baca juga: Palestina Tolak Dana Bersyarat Uni Eropa
Warga Moskow Mikhail Volkov mengatakan dia mencoblos demi perubahan.
"Kami butuh perubahan radikal dan saya berpihak ke perubahan-perubahan itu," katanya.
Pemungutan suara ini membuat warga kurang bersemangat.
"Sejujurnya sya tidak melihat adanya perbaikan-perbaikan," kata pemilih yang lain, Lyudmila. (OL-3)
Zakharova menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap aturan internasional dan menekankan bahwa fasilitas diplomatik harus dilindungi.
Gedung Putih menyatakan tidak senang jika Rusia benar-benar membagikan intelijen kepada Iran di tengah konflik Timur Tengah, namun belum melontarkan kecaman keras.
Laporan terbaru PBB mengungkap keterlibatan langsung Vladimir Putin dalam deportasi ribuan anak Ukraina ke Rusia.
Tanpa aliran minyak ini, rantai pasokan global akan terganggu parah. Dengan pasokan yang terbatas dan permintaan yang meningkat, harga kemungkinan akan naik.
Trump panik harga minyak melonjak akibat perang Iran-Israel. Washington berencana cabut sanksi negara penghasil minyak demi stabilkan pasar dan pasokan global.
Rosatom evakuasi ratusan pekerja dan keluarga dari PLTN Bushehr, Iran. Pembangunan Unit 2 dan 3 dihentikan sementara akibat situasi keamanan yang kian membahayakan.
WAKIL Presiden RI keenam Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno membacakan dan menyerahkan Maklumat Presidium Konstitusi kepada perwakilan anggota MPR, Jumat, 10 November 2023.
DPD bersikeras mendorong amandemen UUD 1945 setelah mendengarkan banyak masukan.
PAKAR hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan reformasi undang-undang dasar sudah mencapai usia 24 tahun. Di waktu yang cukup lama itu maka perlu ada evaluasi total untuk perbaikan
Menko Polhukam Mahfud MD menilai usulan amendemen sebagai hak bernegara setiap warga negara. Amendemen yang dicetuskan itu bisa disebabkan oleh implementasi UU sebelumnya belum baik.
WAKIL Ketua MPR Ahmad Basarah menegaskan tidak ada upaya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk MPR periode saat ini. Isu mengubah UUD dipastikan keliru.
MOMENTUM Agustus 2023 perlu diingat sebagai waktu negara ini telah dijalankan selama 21 tahun berdasarkan konstitusi hasil amendemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved