'New Normal' Picu Peningkatan Kasus Covid-19 di Sejumlah Negara

KEBIJAKAN pelonggaran lockdown atau aturan pembatasan virus korona baru di sejumlah negara mengakibatkan meningkatnya jumlah kasus baru covid-19.

Korea Selatan, misalnya, termasuk di antara hanya segelintir negara di dunia yang diapresiasi karena berhasil menekan penyebaran virus korona. Negeri Ginseng tidak menerapkan lockdown seperti yang terjadi di negara-negara lain.

Duta Besar RI di Korea Selatan, Umar Hadi, mengatakan pada 6 Mei pemerintah setempat telah merelaksasi kampanye social distancing. Sekolah sudah dibuka, perkantoran telah berjalan seperti biasa, dan tempat-tempat ibadah dipersiapkan untuk memulai layanan kembali.

Namun, lanjut Umar, pelonggaran itu telah mendorong munculnya klaster-klaster baru infeksi covid-19. Jika sebelum 6 Mei pertambahan kasus Korsel di bawah satu digit atau bahkan tidak ada kasus baru sama sekali, setelah relaksasi terjadi lonjakan infeksi terutama di Kota Seoul, Incheon, dan Provinsi Gyeonggi.

“Sejak (relaksasi) itu pertambahan kasusnya jadi 50 dan pernah 90. Karena itu pada 29 Mei diperketat lagi, kembali tempat-tempat ibadah disarankan untuk tidak melakukan kegiatan, museum ditutup lagi,” ujar Umar dalam acara Polemik Trijaya bertajuk New Normal Lintas Negara, Sabtu (13/6).

Menurutnya Korsel memiliki contoh bagus dalam penanganan covid-19 yang patut dipelajari. Apatrat kesehatan negara ini betul-betul siap dan sangat cepat dalam mengisolasi suatu tempat, melacak kontak, dan melakukan tes virus korona.

Hadi juga mengatakan masyarakat Korsel tampak tidak terlalu khawatir sehingga kehidupan sehari-hari berjalan relatif seperti biasa.

Terkait Konormalan Baru (New Normal), masyarakat di Korsel diwajibkan memakai masker di angkutan umum. Pengaturan kegiatan sekolah sangat detail dan begitu pula dengan aturan protokol kesehatan untuk tempat-tempat ibadah.

“Perlu saya garis bawahi tempat yang paling rawan terjadinya klaster itu di Korea sejak 6 Mei yang pertama itu tempat hiburan, kemudian tempat ibadah, yang ketiga adalah sekolah atau sarana-sarana pendidikan seperti tempat-tempat kursus, keempat sarana olahraga, dan yang berikutnya baru sarana perkantoran, took, dan mal,” terang Umar.

Sementara dari New York, Amerika Serikat, Direktur Jamaica Muslim Center, Imam Shamsi Ali, mengatakan penanganan kasus covid-19 di Amerika Serikat tidak terlepas dari isu politik.

Ia mengatakan kasus covid-19 khsusnya di New York menurun secara drastis karena ditangani dengan baik oleh gubernur atau wali kota setempat. Namun secara nasional statistiknya belum menurun. Relaksasi pembatasan sudah dilakukan di beberapa kota, yang mengakibatkan meningkatnya jumlah kasus.

“Jadi sekarang ini sebenarnya masih mengerikan di AS karena masih terus-menerus bertambah yang meninggal, kasus juga bertambah,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar RI di Ekuador, Diennaryati Tjokrosuprihartono, menjelaskan pemerintah setempat baru saja melakukan relaksasi pada 3 Juni setelah hampir 90 hari lockdown.

“Relaksasi dilakukan bukan karena telah terjadi penurunan kurva infeksi--malah sekarang bertambah--tapi lebih karena dorongan ekonomi. Kemampuan ekonomi Ekuador menurun, hampir 70% hampir lumpuh,” ungkapnya.

Namun langkah relaksasi belum berjalan di semua daerah, sekitar 80 kota masih lockdown. Menurutnya kebijakan pelonggaran, misalnya di kota-kota besar, dijalankan dengan syarat-syarat yang ketat.

“Misalnya mobil pribadi yang keluar hanya boleh keluar dua kali dalam semingu dengan aturan plat ganjil-genap, taksi juga ganjil-genap. Hari Minggu tidak boleh keluar sama sekali,” ujarnya.

“Kendaraan umum seperti bis antarkota belum dibuka namun dalam kota sudah mulai beroperasi namun hanya dengan kapasitas 25 sampai 40%, dan harus memakai sarung tangan serta masker,” imbuhnya.

Layanan di tempat-tempat ibadah seperti gereja dan salat Jumat di masjid sudah mulai dibuka dengan tetap memerhatikan social distancing.

Pelonggaran itu, kata Diennaryati, disambut dengan euforia oleh masyarakat. Karena mereka merasa bebas untuk keluar rumah mengakibatnya penularan covid-19 menjadi bertambah alih-alih menurun.

Sementara Dubes RI di Turki, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan hal yang bisa dipelajari dari Turki terkait New Normal adalah berjalannya konsolidasi yang baik di tingkat pemerintahan atau antara pemerintah dan parlemen dalam penangan pandemi.

“Sehingga kita tidak melihat di koran selama penanganan covid-19 ada perdebatan-perdebatan how to deal masalah covid-19 ini,” kata Iqbal.

Selanjutnya, kepatuhan masyarakat. Publik di Turki, menurutnya, patuh mengikuti araha-arahan otoritas berwenang buah dari komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah setempat sangat terstruktur.

“Semua orang mendengar pemerintah.Terkait dengan ibadah misalnya, semua orang akan merujuk ke Diyanet (semacam MUI di Indonesia). Jadi apa kata Diyanet besoknya pemerintah akan menyampaikan hal yang sama,” terangnya.

Hal terakhir yang bisa dipelajari adalah sisi kemadirian Turki. Iqbal mengatakan pemerintah Turki adalah termasuk negara yang sama sekali tidak bergantung pada pihak luar dalam penanganan covid-19, bahkan membantu negara lain.

“Mereka produksi sendiri test kit, ventilator, mereka produk semua.”

Terkait New Normal, sejak 1 Juni Turki sudah diumumkan Kenormalan baru dengan masa percobaan satu pekan. Selama periode ini tetap berlaku aturan penduduk berusia di atas 65 tahun dan anak-anak berusia di bawah 18 tahun tidak boleh keluar.

“Dan sekarang setelah 6 Juni diumumkan semua sudah boleh keluar dan aktivitas sosial sudah dapat berlangsung dengan baik, kemudian semua protokol langsung berlaku. Setiap detail profesi hingga tukang cukur sekalipun dibuatkan protokolnya oleh pemerintah,” tandas Iqbal. (OL-4)