Headline

Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.

Kerja Sama Israel-Palestina Diuji Peningkatan Kasus Covid-19

Haufan Hasyim Salengke
02/4/2020 12:28
Kerja Sama Israel-Palestina Diuji Peningkatan Kasus Covid-19
Islam Bseileh, warga Palestina yang terkena Covid-19 menerima makanan dari istri dan anak-anaknya saat menjalani karantina di Tepi Barat.(AFP/HAZEM BADER)

SERBUAN pandemi virus korona baru (Covid-19) memupuk momen langka persatuan antara para pemimpin Israel dan Palestina. Tapi, karena tingkat keparahan wabah telah meningkat, maka tetap saja ada ketegangan.

Kerja sama tampak ketika Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah bekerja erat dengan para pejabat kesehatan Israel, termasuk mengenai pergerakan populasi dan kebijakan manajemen rumah sakit, kata para ahli.

Tindakan terkoordinasi untuk membendung wabah Covid-19 di kota Betlehem di Tepi Barat juga menuai pujian.

Namun, Rabu (1/4), Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh menuduh Israel merusak upaya pemerintahnya dalam mengekang penyebaran Covid-19 karena tidak menghentikan warga Palestina bekerja di permukiman Israel untuk sementara waktu.

Baca juga: Janjikan Masker Kain, PM Jepang Jadi Bahan Cemoohan

Ada lebih dari 5.500 kasus Covid-19 yang dikonfirmasi di antara hampir 10 juta orang Israel dan 122 kasus yang dikonfirmasi di Tepi Barat, rumah bagi sekitar 2,7 juta warga Palestina.

Tingkat pengujian virus pada orang-orang di Tepi Barat lebih rendah daripada di Israel.

"Kelemahan nyata dalam pertempuran Palestina melawan penyebaran virus korona adalah pendudukan (Israel)," kata Shtayyeh kepada wartawan.

Tindakan rasis?

Isu awal adalah menyangkut 70.000 warga Palestina yang memiliki izin bekerja di Israel. Bulan lalu, Israel dan Otoritas Palestina menyetujui sebuah kebijakan yang berupaya membatasi pergerakan penduduk sembari membiarkan warga Palestina tetap bekerja.

Para pekerja diberi waktu 72 jam untuk memutuskan apakah mereka akan tinggal di Israel selama krisis virus korona atau kembali ke Tepi Barat.

Kemudian muncul sebuah video yang memperlihatkan pekerja Palestina yang sakit diterlantarkan di sebuah pos pemeriksaan oleh otoritas Israel. Video itu beredar luas dan membuat warga Palestina marah.

Shtayyeh menggambarkan tindakan itu sebagai perilaku rasis oleh Israel.

Polisi Israel mengatakan pria itu telah tiba di rumah sakit memohon perawatan tetapi diketahui bekerja di Israel secara ilegal.

"Polisi mengawal pria itu ke perlintasan keamanan Maccabim," kata seorang juru bicara kepolisian, yang menekankan individu tersebut dinyatakan negatif Covid-19 sebelum dibawa ke pos pemeriksaan.

Ketegangan semakin meningkat ketika para pejabat melaporkan orang Palestina pertama yang meninggal, seorang perempuan berusia 60-an, telah melakukan kontak dengan putranya yang bekerja di dalam Israel.

Shtayyeh, sejak itu, menuntut agar semua warga Palestina yang masih bekerja di Israel kembali ke Tepi Barat.

Tetapi beberapa mengatakan warga Palestina tidak dalam posisi untuk menyerahkan penghasilan yang mereka peroleh di Israel.

Pekerja Palestina, Faraj, yang meminta agar nama lengkapnya dirahasiakan, mengatakan dia telah memutuskan berbagi kamar dengan empat rekannya di Israel daripada kembali ke rumah.

Setelah melihat video itu, pria berusia 26 tahun tersebut mengatakan dia takut akan tertular Covid-19 dan secara brutal diusir dari Israel.

"Saya lebih suka tinggal dan tidur di sini setelah melihat adegan menyakitkan di pos pemeriksaan," katanya kepada AFP.

Otoritas Palestina memiliki otonomi terbatas di Tepi Barat, yang telah berada di bawah pendudukan Israel sejak 1967.

Lebih dari 400 ribu pemukim Yahudi tinggal di daerah itu dalam komunitas yang dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional.

Orang-orang Palestina yang tengah menjalankan pekerjaan di permukiman diperingatkan oleh pemerintah mereka tentang beban kasus yang tinggi di dalam komunitas Yahudi.

Pada Rabu (1/4), Otoritas Palestina mengatakan 15 warganya yang dipekerjakan di permukiman Israel telah dites positif terjangkit Covid-19 dan mereka menyalahkan kebijakan Israel.

"Keputusan Israel untuk mengizinkan masuknya pekerja adalah upaya untuk melindungi ekonomi Israel dengan mengorbankan nyawa para pekerja kami," kata Shtayyeh.

Terlepas dari ketegangan, kerja sama tetap diperlukan, kata Ofer Zalzberg dari International Crisis Group.

"Karena dua populasi saling terkait, membatasi virus hanya dalam satu masyarakat tidak mungkin."

Yotam Shefer dari cabang militer Israel yang bertanggung jawab atas urusan sipil di Wilayah Palestina (COGAT) menegaskan kerja sama tetap kuat.

"Koordinasi dengan (PA) sangat erat dan sangat tajam," ujarnya kepada wartawan, mengutip lokakarya dan pelatihan medis bersama.

Tentara Israel terus melakukan razia di daerah-daerah Palestina dan menghancurkan rumah-rumah dan bangunan lainnya, sementara merampas tenda-tenda yang ditunjuk sebagai klinik medis, menurut LSM antipendudukan Israel B'Tselem. (AFP/OL-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya