Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

PBB Naikkan Anggaran, Termasuk Dana Penyelidikan Kejahatan Perang

Haufan Hasyim Salengke
28/12/2019 14:20
PBB Naikkan Anggaran, Termasuk Dana Penyelidikan Kejahatan Perang
Etnis muslim Rohingya dari Rakhine, Myanmar melintasi perbatasan menuju Bangladesh untuk menyelamatkan diri.(AFP/Munir Uz Zaman)

MAJELIS Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jumat (27/12), mengadopsi anggaran operasi senilai US$3,07 miliar yang untuk pertama kalinya termasuk pendanaan untuk penyelidikan kejahatan perang di Suriah dan Myanmar.

Anggaran mengalami sedikit peningkatan dari angka 2019 sebesar US$ 2,9 miliar. anggaran operasi senilai US$3,07 miliar yang untuk pertama kalinya termasuk pendanaan untuk penyelidikan kejahatan perang di Suriah dan Myanmar.

Peningkatan tersebut disebabkan oleh misi tambahan yang ditugaskan ke Sekretariat PBB, penyesuaian inflasi dan nilai tukar, menurut diplomat.

Hal itu termasuk misi pengamat di Yaman, misi politik yang didirikan di Haiti, penyelidikan kejahatan yang dilakukan di Suriah sejak pecahnya perang saudara pada 2011, dan di Myanmar setelah penumpasan pada 2017 terhadap minoritas muslim Rohingya.

Untuk pertama kalinya, anggaran untuk penyelidikan Suriah dan Myanmar--yang sebelumnya dibiayai oleh kontribusi sukarela--pada 2020 akan ditransfer ke anggaran sekretariat PBB dan akan menerima kontribusi wajib dari 193 negara anggota.

Rusia mengusulkan beberapa amandemen selama negosiasi di Komite Anggaran dan dalam sesi pleno Majelis Umum.

Pada setiap pemungutan suara, Rusia, Suriah, Myanmar, dan pendukungnya, termasuk Korea Utara, Iran, Nikaragua, dan Venezuela, kalah suara. Mereka semua menyatakan mereka memisahkan diri dari referensi ke mekanisme investigasi dalam resolusi yang diadopsi.

Rusia mengatakan akan memeriksa pembayaran wajib masa depannya mengingat hasil pemungutan suara dan memperkirakan peningkatan tunggakan yang saat ini mengganggu keuangan PBB karena negara-negara tidak membayar cukup.

Moskow berargumen, Jumat (27/12), mekanisme investigasi itu tidak sah, sementara Damaskus menekankan itu tidak memiliki mandat dari Dewan Keamanan.

Anggaran operasi PBB terpisah dari anggaran tahunan untuk operasi pemeliharaan perdamaian sejumlah US$6 miliar yang diadopsi pada Juni lalu. (AFP/Hym/OL-09)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Deri Dahuri
Berita Lainnya