Demonstrasi Hampir Dua Pekan di India, Lebih dari 20 Orang Tewas

Jumlah korban tewas melonjak sehari setelah demonstrasi berubah menjadi kekerasan di negara bagian Uttar Prades pada Jumat (20/12). Di negara bagian yang menyumbang populasi terpadat di India itu, sedikitnya 15 orang dilaporkan tewas.

Mirisnya, salah satu korban merupakan bocah laki-laki berusia delapan tahun yang tewas karena terinjak-injak saat bentrokan demonstran dengan polisi.

"Kami keluar untuk memperjuangkan tanah air kami, kami datang untuk bertarung tanpa senjata dan amunisi, kami akan bertarung secara damai," ujar Lily Dutta, yang ikut bergabung dalam demonstrasi yang melibatkan seluruhnya wanita di Guwahati, timur laut Assam.

Adapun Sabtu (21/12) kemarin, demonstrasi menentang Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan yang mendiskrimnasi umat Islam digelar di berbagai wilayah di India, termasuk di Kota Chennai, Delhi, Gurgaon, Kolkata, Patna, dan Guwahati.

Atas situasi tersebut, pihak berwenang pun telah memberlakukan undang-undang darurat, memblokir akses internet dan jalan, serta menutup beberapa pertokoan di daerah rawan guna mengatasi kerusuhan.

Menurut laporan beberapa pejabat polisi negara bagian di India, lebih dari 7.000 orang telah ditahan di bawah undang-undang darurat atau ditangkap terkait kerusuhan.

Demonstrasi yang berkembang meluas dan kian panas tersebut, meletus setelah Presiden India Ram Nath Kovind menandatangani RUU Amendemen Kewarganegaraan (CAB) pada Kamis (12/12) malam lalu.

UU tersebut akan memungkinkan permohonan kewarganegaraan imigran dari tiga negara tetangga yakni Bangladesh, Afghanistan, dan Pakistan, diproses cepat bagi mereka yang beragama Hindu, Sikhisme, Budha, Jainisme, Parsi, dan Kristen.

Bagi kelompok Islam, oposisi maupun kelompok hak asasi, UU Amendemen Kewarganegaraan yang mengecualikan pemeluk Islam di dalamnya adalah bagian dari agenda nasionalis Hindu oleh Perdana Menteri India Narendra Modi untuk memarginalkan 200 juta pemeluk agama Islam di India.

Namun, Modi dan partainya, Bharatiya Janata , menyangkal klaim anti-muslim tersebut. Partai Bharatiya Janata yang dikenal sebagai ultranasionalis Hindu kerap menyudutkan kalangan umat Islam termasuk kebijakannya di Khasmir dan Jammu. (AFP/Uca/OL-09)