ANGGOTA Partai Demokrat di DPR Amerika Serikat (AS) menetapkan pemungutan suara bersejarah untuk pemakzulan Presiden Donald Trump akan dilangsungkan pada hari ini, Rabu (18/17).
Para anggota DPR AS akan memberikan suara mereka terhadap dua pasal pemakzulan Trump yakni tuduhan menyalahgunakan kekuasaan dan menghalangi Kongres atas urusannya dengan Ukraina.
"Besok, DPR AS akan menjalankan salah satu kekuatan paling serius yang diberikan kepada kami oleh Konstitusi sebagaimana kami memilih untuk menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap presiden AS," terang Ketua DPR AS Nancy Pelosi dalam sebuah surat kepada rekan-rekan Partai Demokrat-nya, Selasa (17/12) kemarin.
"Selama momen yang penuh doa ini dalam sejarah bangsa kita, kita harus menghormati sumpah kita untuk mendukung dan mempertahankan konstitusi kita dari semua musuh, asing dan domestik," tambahnya.
Baca juga: Marah Besar, Trump Tuduh Demokrat Rusak Demokrasi
Demokrat yang memegang 233 kursi di DPR AS bersiap untuk bersatu dalam pemungutan suara terhadap dakwaan pemakzulan resmi Trump pada Rabu (18/12).
Saat ini, hanya dua anggota parlemen Demokrat yang diperkirakan akan memilih menentang pemakzulan Trump. Sementara Partai Republik yang bersatu mendukung Trump, hanya memiliki 197 kursi di tubuh parlemen.
Beberapa anggota Demokrat yang relatif konservatif, yang khawatir kalah pada pemilu tahun depan karena bersikap anti-Trump pun akhirnya menyatakan mendukung pemakzulan Trump yang dipimpin Pelosi.
Sebelumnya, Komite Peraturan DPR AS telah menetapkan prosedur pemungutan suara dan syarat-syarat debat di DPR AS mengenai pasal-pasal pemakzulan Trump pada Selasa (17/12) kemarin.
Adapun Trump dalam surat setebal enam halaman yang mengungkapkan kemarahannya, menuding Pelosi berusaha memakzulan dirinya dengan melakukan upaya ‘kudeta’ yang ‘merusak demokrasi AS’.
Dalam surat itu, Trump mengatakan kepada Pelosi bahwa, “Sejarah akan menghakimi Anda dengan kejam."
Pasal pertama pemakzulan Trump menuduhnya menyalahgunakan kekuasaan karena membekukan US$391 juta bantuan militer Ukraina. Demokrat menyebut Trump pembekuan bantuan militer tersebut terkait dengan permintannya terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar bersedia menyelidiki Joe Biden, calon rivalnya di Pilpres AS 2020. Sementara pasal kedua, menuduhnya menghalang-halangi Kongres karena menolak untuk bekerja sama dengan penyelidikan.
Trump akan menjadi presiden AS ketiga dalam sejarah yang dimakzulkan setelah Andrew Johnson pada 1868 dan Bill Clinton pada 1998.
Jika Trump berhasil dimakzulkan DPR AS, ia selanjutnya akan diadili Senat AS. Namun melihat situasi Senat yang dikuasai kubu Republik, agaknya akan sulit menggulingkan Trump dari kursi Presiden AS. (AFP/OL-2)
