Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
OTORITAS Tiongkok menuduh Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia (HAM) menggembar-gemborkan kekerasan radikal di Hong Kong dengan menyarankan pemimpin kota itu melakukan penyelidikan atas laporan penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi.
Kepala HAM PBB, Michelle Bachelet, menulis dalam sebuah opini yang dipublikasikan, Sabtu (30/11), di South China Morning Post bahwa pemerintah Hong Kong pimpinan Carrie Lam harus memprioritaskan dialog bermakna dan inklusif untuk menyelesaikan krisis.
Bachelet, yang dua kali menjadi Presiden Cile, mendesak Lam untuk mengadakan investigasi yang dipimpin oleh hakim yang independen dan tidak memihak terhadap tindakan polisi dalam menangani protes prodemokrasi.
Misi PBB Tiongkok di Jenewa, Swiss, mengatakan artikel Bachelet mencampuri urusan dalam negeri Beijing dan memberikan tekanan pada pemerintah kota dan polisi, yang akan hanya mendorong para perusuh untuk melakukan kekerasan radikal yang lebih parah.
Dikatakan Bachelet telah membuat ‘komentar tidak pantas’ mengenai situasi di Hong Kong dan pihak Tiongkok telah mengajukan protes keras sebagai tanggapan.
Sejak kerusuhan dimulai, para pengunjuk rasa telah mengganggu lalu lintas, merusak fasilitas umum dan toko-toko pro-Tiongkok, dan melemparkan bom bensin dalam pertempuran sengit dengan polisi antihuru-hara.
Pendudukan beberapa universitas oleh pengunjuk rasa awal bulan ini setelah bentrokan berapi-api dengan polisi mengakhiri salah satu bab paling ganas dalam kekacauan, yang telah berkontribusi pada resesi pertama kota dalam satu dekade.
Polisi Hong Kong telah menangkap 5.890 orang sebagai akibat dari protes tersebut.
Pada Sabtu (30/11), ratusan aktivis bergabung dengan demonstran muda dalam unjuk rasa persatuan, bersumpah gerakan mereka tidak akan memudar sampai demokrasi yang lebih besar terwujud di Hong Kong.
“Pemerintah masih keras kepala. Kami masing-masing, tua dan muda, harus berkontribusi dengan cara kami sendiri. Gerakan ini tidak akan berhenti,” kata seorang perempuan 63 tahun yang mengidentifikasi dirinya sebagai Tam.
Beberapa pengunjuk rasa kembali ke jalan-jalan pada Sabtu (30/12) malam, menghalangi lalu lintas di daerah Mong Kok di Kowloon untuk menandai tiga bulan sejak polisi menyerbu gerbong kereta di daerah itu dan memukul penumpang dengan pentungan dan semprotan merica.
Aksi demonstrasi yang lebih banyak direncanakan pada hari Minggu, termasuk protes antigas air mata dan pawai ‘terima kasih’ ke Konsulat Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump awal pekan ini menandatangani dua RUU menjadi undang-undang tentang hak asasi manusia di Hong Kong. (AL Jazeera/AFP/Hym/OL-09)
Israel mengatakan pihaknya tidak menargetkan tentara Libanon karena pertempuran mereka bukan dengan mereka, melainkan dengan Hizbullah.
Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Türk melaporkan dugaan penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang di Venezuela masih berlanjut di bawah kepemimpinan Delcy Rodríguez.
Tim pencari fakta PBB melaporkan kondisi memprihatinkan warga sipil Iran yang terjepit di antara serangan udara AS-Israel dan represi pemerintah yang kian sistematis.
Iran menyatakan empat diplomat mereka tewas dalam serangan udara yang diluncurkan Israel ke sebuah hotel di Beirut, Libanon, pekan lalu.
Duta Besar Iran untuk PBB menuduh serangan udara AS dan Israel sengaja menargetkan area residensial. Ribuan bangunan hancur dan ancaman hujan asam mengintai.
Laporan terbaru PBB mengungkap keterlibatan langsung Vladimir Putin dalam deportasi ribuan anak Ukraina ke Rusia.
Setara Institute sebut penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS) sebagai alarm bahaya bagi demokrasi. Polisi didesak bongkar aktor intelektual serangan
Demokrasi menuntut semua pihak menjunjung tinggi sikap saling menghormati, termasuk ketika terjadi perbedaan pandangan.
Yusril menyatakan bahwa pembela Hak Asasi Manusia (HAM) bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara, sehingga keselamatan mereka harus dijamin oleh hukum.
SERANGAN gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Ayatullah Ali Khamenei dan sejumlah petinggi Iran telah mengguncang politik global
Perang antara AS-Israel dan Iran yang berlangsung begitu brutal di depan miliaran pasang mata manusia menyisakan pertanyaan yang tak mudah dijawab
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved