Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
OTORITAS Tiongkok menuduh Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia (HAM) menggembar-gemborkan kekerasan radikal di Hong Kong dengan menyarankan pemimpin kota itu melakukan penyelidikan atas laporan penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi.
Kepala HAM PBB, Michelle Bachelet, menulis dalam sebuah opini yang dipublikasikan, Sabtu (30/11), di South China Morning Post bahwa pemerintah Hong Kong pimpinan Carrie Lam harus memprioritaskan dialog bermakna dan inklusif untuk menyelesaikan krisis.
Bachelet, yang dua kali menjadi Presiden Cile, mendesak Lam untuk mengadakan investigasi yang dipimpin oleh hakim yang independen dan tidak memihak terhadap tindakan polisi dalam menangani protes prodemokrasi.
Misi PBB Tiongkok di Jenewa, Swiss, mengatakan artikel Bachelet mencampuri urusan dalam negeri Beijing dan memberikan tekanan pada pemerintah kota dan polisi, yang akan hanya mendorong para perusuh untuk melakukan kekerasan radikal yang lebih parah.
Dikatakan Bachelet telah membuat ‘komentar tidak pantas’ mengenai situasi di Hong Kong dan pihak Tiongkok telah mengajukan protes keras sebagai tanggapan.
Sejak kerusuhan dimulai, para pengunjuk rasa telah mengganggu lalu lintas, merusak fasilitas umum dan toko-toko pro-Tiongkok, dan melemparkan bom bensin dalam pertempuran sengit dengan polisi antihuru-hara.
Pendudukan beberapa universitas oleh pengunjuk rasa awal bulan ini setelah bentrokan berapi-api dengan polisi mengakhiri salah satu bab paling ganas dalam kekacauan, yang telah berkontribusi pada resesi pertama kota dalam satu dekade.
Polisi Hong Kong telah menangkap 5.890 orang sebagai akibat dari protes tersebut.
Pada Sabtu (30/11), ratusan aktivis bergabung dengan demonstran muda dalam unjuk rasa persatuan, bersumpah gerakan mereka tidak akan memudar sampai demokrasi yang lebih besar terwujud di Hong Kong.
“Pemerintah masih keras kepala. Kami masing-masing, tua dan muda, harus berkontribusi dengan cara kami sendiri. Gerakan ini tidak akan berhenti,” kata seorang perempuan 63 tahun yang mengidentifikasi dirinya sebagai Tam.
Beberapa pengunjuk rasa kembali ke jalan-jalan pada Sabtu (30/12) malam, menghalangi lalu lintas di daerah Mong Kok di Kowloon untuk menandai tiga bulan sejak polisi menyerbu gerbong kereta di daerah itu dan memukul penumpang dengan pentungan dan semprotan merica.
Aksi demonstrasi yang lebih banyak direncanakan pada hari Minggu, termasuk protes antigas air mata dan pawai ‘terima kasih’ ke Konsulat Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump awal pekan ini menandatangani dua RUU menjadi undang-undang tentang hak asasi manusia di Hong Kong. (AL Jazeera/AFP/Hym/OL-09)
SEKRETARIS Jenderal PBB disebut sangat khawatir dengan keputusan Israel untuk menguasai Kota Gaza di Jalur Gaza, Palestina.
Bupati mengakui masih banyak kekurangan dalam memimpin daerah dan berjanji akan terus belajar serta mendengarkan aspirasi warga.
DEWAN Keamanan PBB akan bersidang mengenai keputusan Israel untuk menduduki Kota Gaza, Palestina, pada Minggu (10/8) dari yang sebelumnya dijadwalkan pada Sabtu (9/8).
Center of Economic and Law Studies (Celios) meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut mengaudit data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
OCHA mencatat 11.877 balita di Gaza mengalami gizi buruk akut.
Badan PBB untuk Anak-anak, UNICEF, mengungkapkan bahwa rata-rata 28 anak tewas setiap hari di Jalur Gaza. Tragedi ini terjadi di tengah blokade ketat Israel
Kritik masyarakat, termasuk melalui pengibaran bendera One Piece, sepatutnya dianggap sebagai bentuk kontrol publik terhadap pemerintah
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved