Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
OTORITAS Tiongkok menuduh Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia (HAM) menggembar-gemborkan kekerasan radikal di Hong Kong dengan menyarankan pemimpin kota itu melakukan penyelidikan atas laporan penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi.
Kepala HAM PBB, Michelle Bachelet, menulis dalam sebuah opini yang dipublikasikan, Sabtu (30/11), di South China Morning Post bahwa pemerintah Hong Kong pimpinan Carrie Lam harus memprioritaskan dialog bermakna dan inklusif untuk menyelesaikan krisis.
Bachelet, yang dua kali menjadi Presiden Cile, mendesak Lam untuk mengadakan investigasi yang dipimpin oleh hakim yang independen dan tidak memihak terhadap tindakan polisi dalam menangani protes prodemokrasi.
Misi PBB Tiongkok di Jenewa, Swiss, mengatakan artikel Bachelet mencampuri urusan dalam negeri Beijing dan memberikan tekanan pada pemerintah kota dan polisi, yang akan hanya mendorong para perusuh untuk melakukan kekerasan radikal yang lebih parah.
Dikatakan Bachelet telah membuat ‘komentar tidak pantas’ mengenai situasi di Hong Kong dan pihak Tiongkok telah mengajukan protes keras sebagai tanggapan.
Sejak kerusuhan dimulai, para pengunjuk rasa telah mengganggu lalu lintas, merusak fasilitas umum dan toko-toko pro-Tiongkok, dan melemparkan bom bensin dalam pertempuran sengit dengan polisi antihuru-hara.
Pendudukan beberapa universitas oleh pengunjuk rasa awal bulan ini setelah bentrokan berapi-api dengan polisi mengakhiri salah satu bab paling ganas dalam kekacauan, yang telah berkontribusi pada resesi pertama kota dalam satu dekade.
Polisi Hong Kong telah menangkap 5.890 orang sebagai akibat dari protes tersebut.
Pada Sabtu (30/11), ratusan aktivis bergabung dengan demonstran muda dalam unjuk rasa persatuan, bersumpah gerakan mereka tidak akan memudar sampai demokrasi yang lebih besar terwujud di Hong Kong.
“Pemerintah masih keras kepala. Kami masing-masing, tua dan muda, harus berkontribusi dengan cara kami sendiri. Gerakan ini tidak akan berhenti,” kata seorang perempuan 63 tahun yang mengidentifikasi dirinya sebagai Tam.
Beberapa pengunjuk rasa kembali ke jalan-jalan pada Sabtu (30/12) malam, menghalangi lalu lintas di daerah Mong Kok di Kowloon untuk menandai tiga bulan sejak polisi menyerbu gerbong kereta di daerah itu dan memukul penumpang dengan pentungan dan semprotan merica.
Aksi demonstrasi yang lebih banyak direncanakan pada hari Minggu, termasuk protes antigas air mata dan pawai ‘terima kasih’ ke Konsulat Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump awal pekan ini menandatangani dua RUU menjadi undang-undang tentang hak asasi manusia di Hong Kong. (AL Jazeera/AFP/Hym/OL-09)
PRESIDEN Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menuding Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya membentuk PBB baru melalui peluncuran Dewan Perdamaian.
PETA geopolitik dunia kembali bergejolak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi meluncurkan forum internasional baru bernama Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak menggantikan peran PBB.
AS tidak lagi melihat PBB sebagai pilar stabilitas global, melainkan sebagai beban yang menghalangi dominasi unilateral Washington.
UNITED Nations Global Compact merupakan inisiatif PBB yang mendorong perusahaan di seluruh dunia untuk menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Presiden Donald Trump melontarkan wacana bahwa lembaga barunya, Board of Peace, mungkin akan menggantikan PBB dalam menyelesaikan konflik global.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved