WAKIL Presiden Jusuf Kalla membantah adanya usulan terkait referendum Papua dari negara-negara kawasan Pasifik dalam Sidang Majelis Umum ke-74 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.
‘’Tidak ada agenda itu. Mereka juga sudah ada empat yang bicara sebelumnya, tidak ada (usulan referendum) begitu,’’ kata Wapres seperti dilaporkan wartawan Metro TV Jean Willyam dari New York, kemarin.
Kalla mengatakan empat negara yang telah berbicara dalam forum internasional itu ialah Fiji, Tuvalu, Kiribati, dan Tonga. Sidang Majelis Umum PBB lebih menekankan pada tema pengurangan kemiskinan, pengelolaan lingkungan hidup, dan kesehatan. ‘’Terlalu banyak masalah di dunia ini untuk dibicarakan, jadi di negara-negara Pasifik tidak ada yang mengungkit (Papua).’’
Wapres juga mengatakan PBB tidak mungkin mengabulkan lagi referendum Papua karena sudah dilakukan pada 1969 melalui Resolusi Majelis Umum PBB, yang dikenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).
‘’Jangan lupa, Papua itu hasil daripada Resolusi PBB. Justru Papua itu diketuk di sini (New York), jadi tidak mungkin dia membatalkan itu. Itu penting untuk diketahui. Beda dengan Timor Timur, tidak diketuk di PBB,’’ tegas Kalla.
Sebelumnya diberitakan tokoh perjuangan rakyat Papua, Benny Wenda, telah berada di New York untuk mendesak PBB dan negara-negara di kawasan Kepulauan Pasifik untuk menyelidiki kondisi hak asasi manusia yang memburuk di Papua.
Pada bagian lain, Wapres juga menanggapi pernyataan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dalam dialog di Universitas Columbia, New York, soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kalla menegaskan pemerintah Indonesia sudah berupaya maksimal menangani karhutla seperti dengan mengerahkan sedikitnya 40 helikopter untuk memodifikasi awan.
Dia juga mengatakan tidak ada yang bisa mengatur arah angin sehingga apabila asap karhutla di Indonesia sampai ke Malaysia, itu bukanlah sesuatu hal yang disengaja.
“Indonesia lebih banyak korbannya. Jika ada tetangga yang mengalami kebakaran, mari kita bantu bersama-sama supaya rumah kita juga tidak ikut terbakar,” katanya.
Dia juga mengingatkan ada beberapa perusahaan Malaysia yang beroperasi di Indonesia yang terlibat kasus karhutla. (Hym/X-10)
