Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
WAKIL Presiden Jusuf Kalla membantah adanya usulan terkait referendum Papua dari negara-negara kawasan Pasifik dalam Sidang Majelis Umum ke-74 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.
‘’Tidak ada agenda itu. Mereka juga sudah ada empat yang bicara sebelumnya, tidak ada (usulan referendum) begitu,’’ kata Wapres seperti dilaporkan wartawan Metro TV Jean Willyam dari New York, kemarin.
Kalla mengatakan empat negara yang telah berbicara dalam forum internasional itu ialah Fiji, Tuvalu, Kiribati, dan Tonga. Sidang Majelis Umum PBB lebih menekankan pada tema pengurangan kemiskinan, pengelolaan lingkungan hidup, dan kesehatan. ‘’Terlalu banyak masalah di dunia ini untuk dibicarakan, jadi di negara-negara Pasifik tidak ada yang mengungkit (Papua).’’
Wapres juga mengatakan PBB tidak mungkin mengabulkan lagi referendum Papua karena sudah dilakukan pada 1969 melalui Resolusi Majelis Umum PBB, yang dikenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).
‘’Jangan lupa, Papua itu hasil daripada Resolusi PBB. Justru Papua itu diketuk di sini (New York), jadi tidak mungkin dia membatalkan itu. Itu penting untuk diketahui. Beda dengan Timor Timur, tidak diketuk di PBB,’’ tegas Kalla.
Sebelumnya diberitakan tokoh perjuangan rakyat Papua, Benny Wenda, telah berada di New York untuk mendesak PBB dan negara-negara di kawasan Kepulauan Pasifik untuk menyelidiki kondisi hak asasi manusia yang memburuk di Papua.
Pada bagian lain, Wapres juga menanggapi pernyataan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dalam dialog di Universitas Columbia, New York, soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kalla menegaskan pemerintah Indonesia sudah berupaya maksimal menangani karhutla seperti dengan mengerahkan sedikitnya 40 helikopter untuk memodifikasi awan.
Dia juga mengatakan tidak ada yang bisa mengatur arah angin sehingga apabila asap karhutla di Indonesia sampai ke Malaysia, itu bukanlah sesuatu hal yang disengaja.
“Indonesia lebih banyak korbannya. Jika ada tetangga yang mengalami kebakaran, mari kita bantu bersama-sama supaya rumah kita juga tidak ikut terbakar,” katanya.
Dia juga mengingatkan ada beberapa perusahaan Malaysia yang beroperasi di Indonesia yang terlibat kasus karhutla. (Hym/X-10)
IRAN menolak klaim pembenaran AS atas serangan Negeri Paman Sam terhadap fasilitas nuklir Iran yang disebut Washington sebagai pembelaan diri kolektif.
Antonio Guterres pada (28/6) waktu setempat menyambut baik penandatanganan kesepakatan damai yang digelar sehari sebelumnya antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda.
TAK terasa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasuki usia ke-80 tahun dengan menghadapi badai kritik di tengah krisis legitimasi dan keterbatasan anggaran.
Parlemen Iran sedang mengupayakan pengesahan undang-undang menangguhkan kerja sama Iran dengan IAEA.
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh meminta agar pemerintah mengambil peran dalam perang Israel-Iran. Pemerintah dinilai dapat mendesak PBB menghentikan eskalasi konflik bersenjata tersebut.
Kemungkinan konflik berkembang di luar kendali kini semakin besar.
Ketiga mahasiswa tersebut kini tidak dilakukan penahanan. Mereka sudah berkumpul kembali dengan mahasiswa lainnya,
Sebagian besar laporan yang masuk ke Lapor Mas Wapres disampaikan melalui kanal WhatsApp hingga 72,05%.
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menggelar kunjungan kerja selama dua hari di Ibu Kota Nusantara (IKN), 28 hingga 29 Mei 2025.
Baznas mendanai sejumlah aspek teknis proyek, termasuk infrastruktur sosial dan insentif tenaga kerja lokal.
Gubernur mengatakan produksi padi Jawa Timur telah dilakukan proses serap oleh Bulog Kanwil Jawa Timur.
MENEGAKKAN aturan itu pasti berisko, tetapi sedikit yang berani mengambil risiko itu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved