PM Inggris Ngotot Tak ada Perpanjangan Negosiasi Brexit

PERDANA Menteri Inggris Boris Johnson akan menegaskan sikapnya kepada Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker, bahwa dirinya menolak manuver baru parlemen Inggris untuk memperpanjang masa negosiasi keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

Ia menegaskan, Inggris akan tetap keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober mendatang, meskipun tak terjalin kesepakatan dengan Uni Eropa terkait tata kelola hubungan Inggris-Uni Eropa.

Pesan keras Johnson dipastikan akan membuat parlemen yang sebelumnya meloloskan undang-undang yang membuat keanggotaan Inggris bisa bertahan hingga 31 Januari 2020, akan meradang. UU itu diloloskan agar Inggris bisa mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa.

Dalam upaya mengeluarkan Inggris dari Uni Eropa pada 31 Oktober, sesi makan siang di Luxemburg yang jadi tempat negosiator Uni Eropa dan Menteri urusan Brexit Inggris bertemu, akan digunakan Johnson untuk meminta upaya lebih kedua belah pihak mencapai kesepakatan.

Namun, jika upaya itu gagal, dia tidak akan membahas atau menerima perpanjangan apa pun dan hanya akan membawa Inggris keluar dari UE tanpa perjanjian.

Baca juga : Boris Johnson Klaim Inggris Keluar Dari EU 31 Oktober

"Kami akan keluar pada 31 Oktober, apa pun yang terjadi. Jadi mari kita bekerja keras untuk mendapatkan kesepakatan di waktu yang tersisa. Saya berjuang untuk sebuah kesepakatan dan saya pikir kita bisa mencapai ini," kata Johnson.

“Seharusnya tidak ada keraguan tentang tekad saya untuk membawa kami keluar pada 31 Oktober. Saya tidak akan meminta perpanjangan. Saya benar-benar percaya bahwa teman-teman kita di Eropa ingin keluar dengan tertib, jadi sekaranglah saatnya untuk pembicaraan serius," imbuhnya.

Sumber di Downing Street nomor 10, kantor PM Inggris, menyebutkan, mengatakan tidak ada kemungkinan perdana menteri akan terikat pada KTT Uni Eropa pada pertengahan Oktober. "PM tidak akan menegosiasikan penundaan di dewan Brussels," kata sumber itu, sebelum menyarankan mungkin akan ada tantangan hukum.

“Kami berharap akan ada pertempuran besar di pengadilan segera setelah 19 Oktober dan upaya untuk mengeluarkan undang-undang yang mencabut pasal 50, yang perdana menteri akan menolak untuk mempertimbangkannya dalam keadaan apa pun. Anggota parlemen konservatif yang ingin menunda lagi tidak mengerti bahwa ini mungkin akan menghancurkan partai Konservatif dan memasukkan (Jeremy) Corbyn ke No 10," pungkasnya. (The Guardian/OL-7)