MENTERI Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi, melaksanakan pertemuan bilateral dengan Menlu Tiongkok Wang Yi. Salah satu persoalan yang dibahas ialah upaya bersama antara Indonesia dan Tiongkok untuk menyelesaikan masalah pengantin pesanan (mail order brides).
Retno menekankan urgensi penanganan isu tersebut dan pencegahan harus dilakukan sehingga tidak muncul korban baru.
Dia menyampaikan pihaknya telah memanggil Duta Besar (Dubes) Tiongkok di Jakarta. Selain itu, Dubes RI di Beijing juga telah bertemu Dirjen Konsuler Kementerian Luar Negeri Tiongkok guna menyampaikan isu serupa.
“Saya baru saja bertemu delapan korban perdagangan orang di Pontianak, Kalimantan Barat. Para korban mengaku direkrut agen yang memberikan informasi palsu. Sebagian dari mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, serta tidak diberikan makanan yang mencukupi," papar Retno kepada Wang Yi, dalam keterangan resmi, Rabu (31/7).
Baca juga: Pertemuan OKI Hasilkan Rencana Aksi Bersama
Sebagai upaya penyelesaian, Retno mengusulkan tiga hal. Pertama, agar 18 korban yang sudah berada di KBRI Beijing, segera difasilitasi pemulangannya.
Kedua, pemrosesan dokumen legalisasi pernikahan campuran di Kedubes Tiongkok dan juga di Tiongkok dapat dilakukan dengan pemeriksaan yang lebih teliti. Hal yang sama juga disampaikan Retno kepada otoritas di Indonesia.
Ketiga, lanjut Retno, kerja sama untuk pemberantasan TPPO.
Dia menjelaskan beberapa tersangka sudah ditangkap di Indonesia. Namun, perlu kerja sama dengan pemerintah Tiongkok, untuk melakukan penegakan hukum, sekaligus menangkap para agen yang beroperasi di 'Negeri Tirai Bambu'.
Di samping itu, kedua Menlu juga membahas beberapa isu lain, termasuk kerjasama Indo-Pacific dan situasi Laut China Selatan.
Mengenai Indo-Pacific, Retno menekankan Outlook ASEAN mengenai Indo-Pacific merupakan cara pandang ASEAN bagi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pacific.
Outlook menekankan pada sentralitas ASEAN; mengarusutamakan dialog dan kerja sama; serta meningkatkan kerja sama dengan menggunakan ASEAN-led mechanism.
Mengenai Laut China Selatan, Indonesia kembali menggarisbawahi kepentingan semua pihak untuk menjaga Laut China Selatan sebagai kawasan yang damai dan stabil.
Untuk itu, diperlukan kepercayaan (trust) di antara semua negara. Trust dapat tercipta, jika semua pihak patuh pada hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. (OL-2)
