Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
TERORISME merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi musuh bersama negara-negara di dunia. Karena itu, semua negara harus bersinergi untuk memberantas terorisme dari muka bumi. Utamanya melalui para diplomat yang menjadi representasi negara Republik Indonesia di luar negeri.
"Mereka (diplomat) harus mempunyai wawasan kebangsaan yang tinggi dalam rangka memproteksi kebijakan nasional untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius, di depan para diplomat pada Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) fungsional Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kamis (11/7).
Selain itu, Suhardi juga menyampaikan fenomena global masalah terorisme tentang bagaimana mengenali, menuntaskannya, termasuk perlakuan yang harus dikerjakan yang bersifat nasional, juga untuk sebagai inspriasi untuk tingkat multilateral dan global
Mantan Kapolda Jawa Barat ini berharap, para diplomat punya perspektif dan frame yang lengkap terkait masalah kebangsaan, radikalisme, dan terorisme. Dengan demikian, perspektif itu bisa dikembangkan sebagai bekal penugasan di pos mereka masing-masing.
"Ini juga bagian dari penguatan sinergi dalam penanggulangan terorisme. Selama ini sudah ada 36 kementerian dan lembaga yang bersinergi dengan kami (BNPT). Malah masih ada beberapa kementerian dan lembaga yang siap menambah lagi. Ini bukti mereka mulai sadar dan terbangktikan bahwa masalah terorisme ini adalah tugas semua anak bangsa," papar Suhardi.
Apalagi, lanjut dia, akhir-akhir ini isu kepulangan pascakeruntuhan kelompok radikal negara Islam di Suriah dan Irak (ISIS), yang jadi masalah ketika mereka ingin pulang ke negaranya masing-masing. Masalah ini pasti akan menimbulkan problem baru.
Baca juga: Prancis Terapkan UU Pajak Digital, AS Meradang
Hal ini mutlak harus dipahami para diplomat karena ini menyangkut banyak negara.
"Masing-masing negara beda pendekatan. Pro dan kontra selalu ada tapi marilah kita untuk menjaga keamanan nasional tetap tidak menghilangkan sisi kemanusian," tutur mantan Kabareskrim Polri.
Yang pasti, kata Suhardi, masalah penanganan terorisme ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkenalkan apa yang telah dilakukan dan juga treatment apa, terutama dengan strategi pendekatan kemanusiaan.
"Melalui para diplomat, bisa disampaikan saran-saran yang sifatnya global yang bisa diimplementasikan di seluruh dunia," pungkasnya. (OL-1)
Keterlibatan aktif orang tua dalam komunitas pengawasan dinilai menjadi faktor kunci dalam memutus mata rantai penyebaran paham ekstrem.
Mencegah radikalisme dan intoleransi berarti menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Ciri berikutnya adalah anak cenderung menarik diri dari pergaulan karena komunitas TCC membuat mereka nyaman sehingga anak-anak lebih suka menyendiri.
Densus 88 mengungkap remaja 14 tahun di Jepara memiliki koneksi dengan pendiri kelompok ekstremis Prancis BNTG dan aktif di komunitas True Crime.
BNPT mencatat 112 anak Indonesia terpapar radikalisasi terorisme lewat media sosial dan gim online sepanjang 2025, dengan proses yang makin cepat di ruang digital.
Radikalisme dan intoleransi tidak bisa dilawan hanya dengan regulasi, tetapi dengan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etis bersama.
Pemulangan 96 Warga Negara Indonesia/Pekerja Migran Indonesia (WNI/PMI) dari Arab Saudi dilakukan sebagai bagian dari upaya pelindungan negara.
Kemlu terus berupaya memantau situasi keamanan secara intensif dan meminta seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan.
INDONESIA memeroleh kepercayaan dari komunitas internasional untuk memainkan peran sentral dalam isu hak asasi manusia global.
PEMERINTAH Indonesia tidak menyebut nama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat menanggapi operasi militer yang menyebabkan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Kemenlu RI menegaskan bahwa perwakilan Indonesia di Australia terus memantau situasi.
Kemenlu RI belum menerima informasi resmi yang mengonfirmasi adanya WNI yang terdampak dalam peristiwa tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved