Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
TERORISME merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi musuh bersama negara-negara di dunia. Karena itu, semua negara harus bersinergi untuk memberantas terorisme dari muka bumi. Utamanya melalui para diplomat yang menjadi representasi negara Republik Indonesia di luar negeri.
"Mereka (diplomat) harus mempunyai wawasan kebangsaan yang tinggi dalam rangka memproteksi kebijakan nasional untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius, di depan para diplomat pada Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) fungsional Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kamis (11/7).
Selain itu, Suhardi juga menyampaikan fenomena global masalah terorisme tentang bagaimana mengenali, menuntaskannya, termasuk perlakuan yang harus dikerjakan yang bersifat nasional, juga untuk sebagai inspriasi untuk tingkat multilateral dan global
Mantan Kapolda Jawa Barat ini berharap, para diplomat punya perspektif dan frame yang lengkap terkait masalah kebangsaan, radikalisme, dan terorisme. Dengan demikian, perspektif itu bisa dikembangkan sebagai bekal penugasan di pos mereka masing-masing.
"Ini juga bagian dari penguatan sinergi dalam penanggulangan terorisme. Selama ini sudah ada 36 kementerian dan lembaga yang bersinergi dengan kami (BNPT). Malah masih ada beberapa kementerian dan lembaga yang siap menambah lagi. Ini bukti mereka mulai sadar dan terbangktikan bahwa masalah terorisme ini adalah tugas semua anak bangsa," papar Suhardi.
Apalagi, lanjut dia, akhir-akhir ini isu kepulangan pascakeruntuhan kelompok radikal negara Islam di Suriah dan Irak (ISIS), yang jadi masalah ketika mereka ingin pulang ke negaranya masing-masing. Masalah ini pasti akan menimbulkan problem baru.
Baca juga: Prancis Terapkan UU Pajak Digital, AS Meradang
Hal ini mutlak harus dipahami para diplomat karena ini menyangkut banyak negara.
"Masing-masing negara beda pendekatan. Pro dan kontra selalu ada tapi marilah kita untuk menjaga keamanan nasional tetap tidak menghilangkan sisi kemanusian," tutur mantan Kabareskrim Polri.
Yang pasti, kata Suhardi, masalah penanganan terorisme ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkenalkan apa yang telah dilakukan dan juga treatment apa, terutama dengan strategi pendekatan kemanusiaan.
"Melalui para diplomat, bisa disampaikan saran-saran yang sifatnya global yang bisa diimplementasikan di seluruh dunia," pungkasnya. (OL-1)
Keterlibatan aktif orang tua dalam komunitas pengawasan dinilai menjadi faktor kunci dalam memutus mata rantai penyebaran paham ekstrem.
Mencegah radikalisme dan intoleransi berarti menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Ciri berikutnya adalah anak cenderung menarik diri dari pergaulan karena komunitas TCC membuat mereka nyaman sehingga anak-anak lebih suka menyendiri.
Densus 88 mengungkap remaja 14 tahun di Jepara memiliki koneksi dengan pendiri kelompok ekstremis Prancis BNTG dan aktif di komunitas True Crime.
BNPT mencatat 112 anak Indonesia terpapar radikalisasi terorisme lewat media sosial dan gimĀ online sepanjang 2025, dengan proses yang makin cepat di ruang digital.
Radikalisme dan intoleransi tidak bisa dilawan hanya dengan regulasi, tetapi dengan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etis bersama.
Kemenlu RI tegaskan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza dan pembahasan Board of Peace (BoP) ditangguhkan. Simak alasan terkait eskalasi Timur Tengah.
Kemenlu RI konfirmasi 2 penerbangan Emirates dari Jakarta & Denpasar dialihkan akibat insiden drone di UEA. Simak kondisi terkini WNI di Dubai di sini.
Kemenlu RI tegaskan komitmen multilateralisme di seminar PBB ke-80. Indonesia dukung UN 80 Initiative untuk sistem PBB yang lebih efektif, inklusif, dan relevan.
Kemenlu RI pastikan keselamatan WNI di Iran usai serangan udara AS & Israel pada 28 Februari 2026. Simak hotline darurat KBRI Tehran dan situasi terkini di sana.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menegaskan keterlibatan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) nantinya sepenuhnya berada di bawah kendali nasional.
Kemenlu RI bekerja sama dengan KBRI Phnom Penh memfasilitasi kepulangan gelombang ketiga warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia bermasalah sektor penipuan daring dari Kamboja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved