Indonesia-Jepang Tatap Kerja Sama Ekonomi Lebih Erat

PEMERINTAH melihat terdapat indikasi positif dari sikap yang disampaikan Jepang terhadap hasil pemilu di Tanah Air.

Pada Rabu (29/5) Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Hiroshige Seko, menyambangi Indonesia dan bertemu Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita.

Dalam kesempatan itu, Seko mengucapkan selamat atas kembali terpilihnya Presiden Joko Widodo untuk periode 2019-2024.

"Memang, tujuan utama beliau datang bukan untuk memberi selamat, tetapi sikap itu mengindikasikan hal yang sangat positif terkait kerja sama kedua negara terutama dalam hal ekonomi, perdagangan, ekspor impor dan investasi," ujar Enggartiasto usai menyambut Seko di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (29/5).

Dengan rampungnya pesta demokrasi dan terpilihnya presiden baru, investor asing tentu semakin yakin untuk menanamkan modal di Indonesia, termasuk dari para pelaku usaha asal Jepang.

"Itu terlihat sekali. Ada rasa percaya yang sangat terlihat dari mereka," tuturnya.

Seko sendiri datang bersama tim delegasi guna membahas persiapan Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan dan Ekonomi Digital G20 yang akan dilaksanakan di Tsukuba, Jepang, pada 8-9 Juni mendatang.

Selain itu, ia juga membawa isu terkait penyelesaian Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan General Review Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (GR-IJEPA).

"Dalam pertemuan bilateral ini, Menteri Seko secara khusus meminta dukungan Indonesia untuk dapat mendorong keberhasilan agenda pertemuan tingkat menteri ekonomi G20 yang akan dilakukan bulan depan di Tsukuba, Jepang,” papar Enggar.

Salah satu agenda utama Jepang pertemuan besar tersebut adalah terkait ekonomi digital dan berbagai aspeknya yang semakin penting bagi perdagangan global, salah satunya melalui konsep tata kelola data atau data free flow with trust (DFFT).

Baca juga: Polisi belum Temukan Motif Penikam Massal

Konsep DFFT yaitu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan aliran data bagi ekonomi digital dan perlindungan bagi privasi dan keamanan.

Secara prinsip, jelas Enggartiasto, Indonesia mendukung upaya pembahasan ekonomi digital yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Namun kita juga harus tetap menghormati peraturan dan regulasi yang berlaku di suatu negara, terutama dalam kaitannya dengan data strategis," tegasnya.

Data-data strategis, sambung dia, sudah semestinya tetap berada di bawah kendali tiap-tiap negara pemilik sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan yang akhirnya berdampak buruk bagi kerja sama antar negara.

Lain dari itu, dalam pertemuan tersebut, kedua menteri perdagangan juga membicarakan kelanjutan General Review Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (GR-IJEPA).

Indonesia dan Jepang sepakat menambah 17 post tarif baru dalam peninjauan menyeluruh perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia Jepang (GR IJEPA). Namun, detail mengenai seluruh post tarif tersebut masih dalam tahap pembahasan intensif kedua negara.

Jepang merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-3 dengan pangsa 10,5%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai total perdagangan kedua negara pada 2018 mencapai US$37,4 miliar.

Secara rinci, total ekspor Indonesia ke Jepang tercatat sebesar US$19,47 miliar, naik 9,44% dari tahun sebelumnya yang hanya US$17,79 miliar.

Adapun, nilai impor yang dibukukan sebesar US$17,97 miliar, tumbuh 17,95% dibandingkan tahun sebelumnya yakni US$15,24 miliar.

Dengan demikian, Indonesia menikmati surplus sebesar US$1,5 miliar.

Komoditas ekspor andalan Indonesia ke Negeri Matahari Terbit adalah coal, copper ores and concentrates, waste and scrap of precious metal, natural rubber, dan insulated wire.

Sebaliknya, Indonesia banyak mengimpor parts of accessories of motor vehicles, incompletely knocked down motor vehicles, printing machinery, motor cars and other vehicles, dan flat-rolled products of iron. (OL-1)