Headline

RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian

Fokus

Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.

Indonesia: Hentikan Pembangunan Permukiman Ilegal Israel

Antara
10/5/2019 10:04
Indonesia: Hentikan Pembangunan Permukiman Ilegal Israel
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memimpin sidang DK PBB(ANTARA/HO/Kemenlu)

PEMERINTAH Indonesia dalam diskusi informal di Dewan Keamanan (DK) PBB menyerukan penghentian pembangunan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina.   

"Terus berlangsungnya pembangunan permukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima," kata Menlu Retno LP Marsudi di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (9/5).   

Pernyataan tersebut disampaikan Retno di hadapan anggota DK PBB saat memimpin pertemuan informal dalam format Arria Formula dengan tema 'Pemukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian'..

Pertemuan tersebut diselenggarakan Indonesia bersama Kuwait dan Afrika Selatan dan dihadiri Menlu Palestina Riyad al-Maliki.    

Dalam pernyataan mengawali pertemuan itu, Menlu RI menyampaikan bahwa permukiman ilegal Israel terus bertambah dari sekitar 110 ribu pada 1993 menjadi sekitar 620 ribu pada 2017.    

Baca juga: AS Kritik Pertemuan DK PBB Soal Israel

Menurut Retno, hal itu menunjukkan bahwa terus bertambahnya permukiman ilegal Israel merupakan halangan besar bagi tercapainya perdamaian antara Israel dan Palestina.

Namun, dia menekankan bahwa walaupun situasi saat ini sangat sulit, semua pihak tidak boleh putus asa.    

"Meskipun situasi saat ini sangat suram, masyarakat internasional tidak boleh kehilangan harapan untuk dapat menyelesaikan konflik Palestina-Israel melalui perundingan dan dialog," kata Retno.    

Pertemuan menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, yaitu aktivis gerakan perlawanan secara damai Palestina, Mohammed Khatib, yang menyampaikan pandangannya melalui pesan video; ahli hukum internasional Universitas Ohio, Profesor John Quigley; pengacara dan aktivis HAM Emily Schaeffer Omer-Man, dan Ketua Institut Arab-Amerika, Dr. James Zogbi.    

Pertemuan Arria Formula merupakan salah satu bentuk pertemuan informal DK PBB yang ditujukan untuk menelaah suatu isu yang dinilai rumit serta memerlukan terobosan dengan menghadirkan pakar-pakar narasumber melalui dialog interaktif.    

Penyelenggaraan pertemuan khusus mengenai Palestina dalam format Arria Formula di bawah kepemimpinan Indonesia merupakan salah satu bentuk perhatian khusus Indonesia pada isu Palestina, yang juga menjadi salah satu prioritas Indonesia dalam keanggotaannya di DK PBB.    

Diskusi informal tersebut dihadiri seluruh negara anggota DK PBB dan negara-negara anggota PBB lainnya serta perwakilan organisasi internasional dan badan-badan PBB.    

Pertemuan Arria Formula itu adalah bagian dari rangkaian kegiatan kepemimpinan Indonesia di DK PBB pada Mei 2019. (OL-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik