Karpet Merah Gibran

Isi Surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang Desak Pemakzulan Gibran

FORUM Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada MPR dan DPR tentang desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka

Usai Beda Sikap Soal Pencopotan Gibran, PPAD Komaruddin Simanjuntak Dkk Sambangi Istana

, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, mengemukakan bahwa PPAD datang ke Istana untuk silaturahmi atau Halal Bihalal dengan Presiden RI. 

Korban Lumpur Lapindo Tagih Janji Jokowi

WARGA korban lumpur Lapindo, Jawa Timur, di dalam peta area terdampak menagih janji Presiden Jokowi yang pernah berkampanye akan menyelesaikan proses ganti rugi warga secepatnya

Jalankan Aturan, malah Dihadiahi Bogem Mentah

MENEGAKKAN aturan itu pasti berisko, tetapi sedikit yang berani mengambil risiko itu

Perilaku Jorok Harus Diubah

HIRUK pikuk pedagang dan pembeli di Pasar Ikan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, mulai terasa ketika matahari tenggelam dan pasar benderang oleh lampu listrik

Cecak Mengendus si Manis

PERSOALAN rembesan gula rafinasi yang berlangsung menahun tidak bisa dianggap sebagai angin lalu

UU TNI Kembali Digugat ke MK, Persoalkan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Perwira

MAHASISWA Universitas Singaperbangsa Karawang, Tri Prasetio Putra Mumpuni mengajukan uji materiil Pasal 53 ayat (4) UU TNI ke Mahkamah Konstitusi tentang usia pensiun perwira. 

Habiburokhman Kritik MK Sering Batalkan UU, Pakar: Terkesan Emosional dan Ingin Mendominasi

Haidar menjelaskan pernyataan tersebut menunjukkan DPR sebagai sebuah lembaga negara terkesan ingin terlihat dominan dalam relasi ketatanegaraan

Kritik Habiburokhman soal MK yang Sering Batalkan UU Dibantah Titi Anggraini

"MK sekadar menegaskan bahwa meski DPR dan pemerintah memiliki kewenangan membentuk undang-undang, tapi prosedurnya tidak bisa mengabaikan keterlibatan rakyat,"

MK: Pemakzulan Wapres Gibran tidak Bisa Serampangan

MK buka suara terkait isu pemakzulan wakil presiden (wapres) Gibran Rakabuming Raka yang santer belakangan ini.

Anggota DPR DPR : Sekolah Rakyat Berbeda dengan Sekolah Gratis yang Diputuskan MK

ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai program Sekolah Rakyat akan berbeda dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah gratis.

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Tambang Digugat ke MK

KEWENANGAN pengelolaan energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian izin tambang, yang kini berada di tangan pemerintah pusat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Ancaman Pelanggaran HAM di Balik Personalisasi Konten Berbasis AI

Fait Accompli - Parents Love Paradoks dengan Produktivitas Kerja

Menteri Mu’ti, Pembelajaran Mendalam dan SPMB

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting