Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PRESIDEN Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan resmi ke Kuala Lumpur, Malaysia, pada 9 Agustus 2019. Kunjungan presiden asal Solo, Provinsi Jawa Tengah, ke Malaysia tersebut merupakan kunjungan resmi yang kedua kali selama periode pertama pemerintahannya.
Lawatan pertama dilakukan ke Sarawak pada 22 November 2018 ketika Perdana Menteri Malaysia masih dijabat Datuk Seri Najib Tun Razak dari pemerintahan koalisi Barisan Nasional. Sementara itu, saat ini pemerintahan Malaysia dipegang Pakatan Harapan di bawah pimpinan Tun Dr Mahathir Mohamad.
Presiden yang terpilih kembali untuk periode kedua bertemu dengan Mahathir di Kantor Perdana Menteri Malaysia Putrajaya. Pada 24 Februari 2019, Presiden Jokowi sebenarnya telah dijadwalkan menghadiri Pesta Rakyat 2019 di Gedung Dewan Tun Razak I PWTC Kuala Lumpur.
Menyambut kunjungan kali ini, Duta Besar RI di Malaysia, Rusdi Kirana, telah mengundang 15 reporter dari sejumlah media di Malaysia untuk melakukan kunjungan ke Jakarta pada 1-3 Agustus 2019 guna mewawancarai Presiden Jokowi. Undangan tersebut spontan disampaikan Rusdi Kirana dalam media gathering di KBRI, Rabu (24/7), setelah seorang wartawan senior Malaysia menanyakan tentang Manado.
Namun, agenda wawancara dengan presiden tersebut tidak terlaksana karena surat permohonan wawancara terlalu pendek waktunya dan mesti ditandatangani Menlu terlebih dahulu, sedangkan waktu itu Menlu Retno Marsudi mengikuti pertemuan Menlu ASEAN di Bangkok. “Saya minta maaf karena surat permohonan wawancara harus ditandatangani Menlu lebih dahulu. Selain itu, pemeriksaan daftar pertanyaan juga perlu waktu,” kata Rusdi Kirana.
Rombongan media akhirnya hanya bisa berkunjung ke kantor PWI di Jalan Kebon Sirih yang diterima Ketua Dewan Kehormatan PWI Ilham Bintang dan Ketua Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia-Indonesia (Iswami) Asro Kamal Rokan.
Setelah itu, dilanjutkan mengunjungi kantor pusat Lion Air Group di Balaraja Tangerang dan pusat simulator Lion Air di Bandara Soekarno Hatta. Kendati tidak berhasil mewawancarai rombongan media mengaku mendapat banyak manfaat karena bisa bertukar pengalaman dengan media di Indonesia dan melihat industri penerbangan di Tanah Air.
Kerja sama
Indonesia dan Malaysia perlu bekerja sama agar sama-sama menjadi negara maju, apalagi Malaysia dan Indonesia merupakan serumpun dan dalam berkolaborasi dua tangan lebih baik daripada satu tangan. Kerja sama dan usulan yang bisa dilakukan seperti membangun proyek mobil bersama atau ASEAN Car, menjaga kepentingan serta diversifikasi produk sawit, seperti biodiesel dan kerja sama baru dalam proyek ekonomi yang perlu diberikan penekanan dan perspektif baru.
“Saya juga seorang pengusaha (Pendiri Lion Air Group), pastinya saya mau Malaysia dan Indonesia melaksanakan proyek-proyek ekonomi bersama.”
Malaysia dan Indonesia adalah produsen getah terbesar dunia, tetapi negara-negara ini mendirikan industri pembuatan asembling ban pesawat terbang yang diperlukan maskapai dan belum fokus membangun industri biodisel untuk pesawat.
“Kami terpaksa membawa ke negara lain untuk asembling ban pesawat terbang. Sudah waktunya kedua negara mengetepikan persaingan di antara mereka dan mengabaikan hal-hal sepele. Sebaliknya, dua negara bertetangga ini perlu memfokuskan usaha menjadi negara maju.”
Aneka persoalan kehadiran Presiden Jokowi kali ini bersamaan dengan Program Pemulangan Pekerja Asing tanpa Identitas (PATI) ke Negara Asal atau Back for Good per 1 Agustus 2019 yang salah satu sasarannya ialah para pekerja tidak resmi dari Tanah Air.
Kemudian juga kedatangan asap atau jerebu dari pembakaran hutan atau ladang sawit di Sumatra yang masuk ke Malaysia.
“Perusahaan Malaysia di Sumatra dan perusahaan Indonesia juga, selain petani yang memberikan asap yang buruk pagi ini,” ujar wartawan senior Malaysia Tan Sri Johan Jaffaar saat melihat debu sepanjang perjalanan ke Muar, Johor Bahru.
Rusdi Kirana juga mempunyai anggapan yang sama agar Indonesia dan Malaysia sama-sama membantu menanganinya. “Hal berkaitan asap, misalnya, janganlah marah Indonesia, kan kami sedang ditimpa musibah, hutan kami terbakar, kami pun mengalami asap, asap juga ke Malaysia. Makanya, sama-samalah membantu kami tangani kebakaran hutan,” ujarnya.
Imigrasi
Dalam menyambut pemulangan PATI ke Tanah Air, persoalan keimigrasian masih dihadapi sejumlah TKI, seperti jangka waktu pembuatan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) yang hanya 2 bulan, sedangkan imigrasi Malaysia dan agen tiket pesawat hanya bisa melayani masa SPLP yang melebihi empat bulan.
Program Back for Good yang dibuka hingga 30 Desember 2019 kali ini lebih lunak persyaratannya seperti biaya hanya RM700 per orang, memiliki dokumen perjalanan pulang, memiliki tiket pulang yang masih berlaku dan langsung diurus di 13 kantor Imigrasi.
Sementara itu, untuk kerja sama sektor perdagangan, Malaysia masih menjadi negara utama tujuan ekspor Indonesia di urutan keenam, sedangkan dalam lingkup ASEAN, Malaysia menduduki urutan kedua dalam daftar negara mitra dagang.
Kedua negara sudah melakukan kerja sama melalui CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries), bahkan kedua Menteri Perekonomian baru-baru ini melakukan pertemuan di Kuala Lumpur, tapi kedua negara masih sama-sama menganggap masing-masing melakukan dumping harga kelapa sawit. Untuk sektor pariwisata, Kementrian Pariwisata Indonesia menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara untuk pasar Malaysia sejumlah 2,9 juta wisatawan. Pada periode Januari-Mei 2019, jumlah wisatawan asal Malaysia yang berkunjung ke Indonesia sebanyak 1.308.813 orang.
Pemerintah Indonesia terus berkomitmen memperkuat kemitraan strategis dengan Uni Eropa, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan.
PRESIDEN Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang jadi saksi penandatanganan 12 nota kesepahaman (MoU) strategis dalam kunjungan resmi
Kedua negara juga sepakat membentuk mekanisme konsultasi bilateral baru di bidang perlucutan senjata, non- proliferasi, dan pengendalian senjata.
Presiden Prabowo dan Raja Yordania Abdullah II dijadwalkan mengawali pertemuan dengan perbincangan dua mata yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral para menteri.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan komitmen Indonesia dalam mempererat hubungan sejarah dan budaya kedua negara yang telah terjalin sejak masa Kekaisaran Ottoman dan Kesultanan Aceh.
Seiring dengan 75 tahun perjalanan kerja sama Indonesia-Pakistan, hubungan kedua negara terus berkembang, baik dalam aspek diplomasi, ekonomi, maupun keamanan.
kader PSI Dedy Nur Palakka menyebut Jokowi telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi.
PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) buka suara terkait nama dua kapalnya, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang viral di media sosial.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Bahlil merespons beredarnya foto kapal pengangkut nikel dari Pulau Gag yang menggunakan nama mirip Jokowi dan istrinya, Iriana, yaitu JKW Mahakam dan Dewi Iriana,
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved