Membedah Angka 28 Juta Masalah Kejiwaan di Indonesia: Sebuah Alarm Mentalitas

PERNYATAAN Menteri Kesehatan RI mengenai sekitar 28 juta orang Indonesia yang mengalami masalah kejiwaan tengah menjadi sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, psikiater sekaligus dosen Fakultas Kedokteran IPB University dr. Riati Sri Hartini, SpKJ, MSc menilai angka tersebut sangat masuk akal jika melihat realitas data di lapangan.

Meski angka tersebut terkesan fantastis, Riati mengingatkan masyarakat untuk memahaminya secara jeli. 

Menurutnya, interpretasi angka tersebut sangat bergantung pada batasan definisi yang digunakan dan periode pengambilan datanya.

Baca juga : Mens Rea: Ketika Panggung Komedi Menjadi Ruang Pengadilan bagi Kekuasaan

"Angka itu sangat bergantung pada apa yang dimaksud dengan masalah kejiwaan dan dari data tahun berapa angka tersebut diambil," ujarnya, dikutip Kamis (29/1)

MI/HO--Psikiater sekaligus dosen Fakultas Kedokteran IPB University dr. Riati Sri Hartini, SpKJ, MSc

Ia menekankan bahwa poin krusialnya bukan sekadar besar kecilnya angka, melainkan kejelasan kategorinya; apakah hanya mencakup gangguan jiwa berat (psikotik) atau juga menyentuh aspek stres, kecemasan, dan gangguan emosional ringan lainnya. Namun, Riati menegaskan bahwa statistik ini adalah alarm keras bagi bangsa.

"Meski demikian, apa pun definisinya, angka tersebut menunjukkan bahwa kesehatan mental merupakan persoalan serius yang dialami jutaan orang di Indonesia dan perlu penanganan yang lebih sungguh-sungguh," tegasnya.

Baca juga : Mitos Pelihara Kucing Sebabkan Kemandulan, Ini Penjelasan Medisnya

Kelompok Rentan: Dari Gen Z hingga Lansia

Masalah kejiwaan di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan dipicu oleh dinamika sosial yang kompleks. Riati memetakan beberapa kelompok yang memiliki risiko tinggi. Anak-anak dan remaja menjadi sorotan utama karena kerentanan mereka terhadap perundungan (bullying) dan pengaruh masif media sosial di tengah pencarian identitas.

Di sisi lain, kelompok usia produktif dan pekerja terjepit di antara tuntutan ekonomi, persaingan karier, dan konflik domestik. 

Secara spesifik, Riati menyebut perempuan lebih rentan akibat faktor biologis hormonal serta beban peran ganda. Sementara itu, masyarakat perkotaan dihantui oleh gaya hidup individualis dan biaya hidup yang terus mencekik.

Kelompok lansia pun tidak luput dari risiko. Perubahan fase hidup seperti masa pensiun, penurunan fisik, hingga perasaan kesepian akibat kehilangan pasangan sering kali memicu gangguan kesehatan mental yang luput dari perhatian keluarga.

Pendekatan Multifaktorial dan Solusi

Riati menjelaskan bahwa gangguan jiwa bersifat multifaktorial, di mana aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual saling berkelindan. 

"Gangguan jiwa tidak muncul dari satu penyebab tunggal," urainya.

Sebagai langkah solutif, ia mendorong adanya kolaborasi menyeluruh. Individu diharapkan mampu mengelola stres secara mandiri, keluarga menciptakan suasana suportif, dan institusi seperti sekolah serta tempat kerja wajib menyediakan lingkungan yang aman dari perundungan.

Di tingkat kebijakan, pemerintah diminta memastikan kemudahan akses layanan kesehatan mental dan memperluas edukasi untuk meruntuhkan tembok stigma yang selama ini menghalangi penderita mencari bantuan profesional.

"Mari hapus stigma agar tidak ada lagi yang takut atau malu mencari bantuan. Ciptakan lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat kerja yang aman, saling mendukung, dan tidak menghakimi," pungkas Riati. (Z-1)