Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERTUNJUKAN komedi tunggal Mens Rea karya Pandji Pragiwaksono dinilai bukan sekadar hiburan pelepas penat. Sosiolog Perdesaan IPB University, Ivanovich Agusta, memandang karya ini sebagai medium kritik sosial yang tajam dalam membedah ketimpangan struktural dan karut-marut sistem hukum di Indonesia.
Dalam doktrin hukum pidana, mens rea merujuk pada unsur niat jahat yang menjadi dasar pemidanaan seseorang. Namun, Ivanovich melihat Pandji melakukan dekonstruksi terhadap istilah tersebut. Melalui judul ini, Pandji secara simbolik membalikkan logika hukum yang selama ini mapan.
"Pandji tidak sedang mengakui kesalahan pribadi, melainkan menuduh bahwa 'niat jahat' itu bersemayam dalam struktur kekuasaan. Panggung komedi berubah menjadi ruang persidangan publik, KETIKA elite politik dan pejabat negara diadili melalui satire dan tawa," jelas Ivanovich.
Kritik yang dilemparkan Pandji semakin menemukan relevansinya ketika berhadapan dengan respons institusional.
MI/HO--Sosiolog Pedesaan IPB University, Dr. Ivanovich AgustaIvanovich menyoroti tren ketika komedi kritis yang viral sering kali berujung pada pelaporan hukum menggunakan pasal-pasal karet, alih-alih memicu dialog kebijakan yang konstruktif.
Menurutnya, fenomena ini memperlihatkan siapa yang sebenarnya memegang kendali atas instrumen hukum.
"Ini menunjukkan siapa yang memiliki akses untuk memobilisasi hukum. Komika yang mengkritik kekuasaan bisa dengan mudah dilaporkan, sementara elite dengan kebijakan kontroversial hampir tidak tersentuh mekanisme akuntabilitas serupa," tegasnya.
Lebih dari sekadar tawa, Mens Rea dianggap menjalankan fungsi bridging social capital atau modal sosial yang menjembatani berbagai kelas.
Pandji dinilai berhasil meminjamkan kapital sosial dan popularitasnya untuk menyuarakan persoalan masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari narasi utama.
"Komedi berfungsi sebagai bridging social capital yang menghubungkan pengalaman korban penggusuran, masyarakat adat, atau warga terdampak tambang dengan kesadaran politik kelas menengah urban," ujar Ivanovich.
Satire yang dibawakan mampu membongkar eufemisme kebijakan yang teknokratis dan rumit menjadi bahasa yang membumi.
"Kebijakan izin tambang yang rumit tiba-tiba menjadi bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Ini memicu kesadaran publik," tambahnya.
Meski efektif sebagai pemantik kesadaran, Ivanovich memberikan catatan kritis. Akses pertunjukan yang berbasis platform digital berlangganan membuat kritik ini masih terbatas pada kalangan tertentu.
Selain itu, ada risiko penyederhanaan isu ketika publik hanya fokus pada kritik moral terhadap aktor tertentu, namun melupakan persoalan sistemik seperti ekstraktivisme yang merusak lingkungan.
Ia menegaskan bahwa perubahan nyata tidak bisa dititipkan hanya pada pundak komika. Perlu ada sinergi dengan dunia pendidikan untuk mengawal kesadaran ini.
"Akademisi berperan menerjemahkan kritik budaya menjadi argumen ilmiah dan rekomendasi kebijakan. Komedi membuka kesadaran, tetapi perubahan membutuhkan riset, advokasi, dan langkah hukum yang terukur," pungkasnya. (Z-1)
Bahar tak mempermasalahkan orang yang berkomedi. Namun, dia mengingatkan agar candaan tersebut tidak membawa-bawa persoalan salat.
Rudianto menjelaskan bahwa karakter hukum pidana nasional kini telah bergeser dari fokus pembalasan (retributif) menuju pemulihan (restoratif).
Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan pelapor adalah bagian dari Aliansi Pemuda NU dan Aliansi Pemuda Muhammadiyah.
PAKAR hukum pidana Abdul Fickar Hadjar, menilai pelaporan komika Pandji Pragiwaksono ke kepolisian terkait materi stand up comedy bertajuk Mens Rea preseden negatif.
Founder Indonesian Cyber Muannas Alaidid mengecam materi stand up comedy Pandji Pragiwaksono yang menyinggung ibadah sholat dan dinilai melampaui batas kebebasan berekspresi.
Bahar tak mempermasalahkan orang yang berkomedi. Namun, dia mengingatkan agar candaan tersebut tidak membawa-bawa persoalan salat.
Rudianto menjelaskan bahwa karakter hukum pidana nasional kini telah bergeser dari fokus pembalasan (retributif) menuju pemulihan (restoratif).
Alissa Wahid, menegaskan bahwa humor memiliki peran penting sebagai medium kritik. Itu disampaikan menanggapi kasus pandji pragiwaksono
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan reformasi hukum pidana dengan terbitnya KUHP baru dan KUHAP baru, memastikan para pengkritik pemerintah.
PAKAR hukum pidana Abdul Fickar Hadjar, menilai pelaporan komika Pandji Pragiwaksono ke kepolisian terkait materi stand up comedy bertajuk Mens Rea preseden negatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved