Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan usaha sebesar Rp5 juta per keluarga terdampak bencana. Bantuan ini disalurkan melalui Pokja Pemberdayaan Pasca Bencana yang berada di bawah koordinasi Menko Pemberdayaan Masyarakat.
Ia menjelaskan, dalam fase pasca kedaruratan, Kementerian Sosial memiliki program dukungan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga terdampak bencana. Program ini diharapkan dapat membantu keluarga bangkit secara bertahap melalui usaha rintisan atau peningkatan keterampilan.
“Indeks dukungannya sebesar lima juta rupiah per keluarga,” kata Gus Ipul, dalam konferensi pers, di Gedung Kemenko PM, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Januari 2026.
Penyaluran bantuan akan didasarkan pada data yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Data penerima akan ditandatangani oleh bupati, wali kota, atau pemerintah daerah setempat, kemudian diverifikasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Setelah datanya kami terima dan diverifikasi, bantuan akan kami salurkan. Pendampingannya nanti dilakukan bersama Kementerian Sosial dan kementerian-kementerian lain,” jelas Gus Ipul.
Gus Ipul menambahkan, bantuan tersebut akan diintegrasikan dengan program kementerian lain, seperti Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Koperasi, serta Kementerian Desa, sesuai dengan kebutuhan dan potensi keluarga penerima manfaat.
Ia mencontohkan, keluarga penerima manfaat yang memiliki usaha UMKM akan mendapatkan pendampingan dari Kementerian UMKM. Sementara bagi penerima yang berpotensi menjadi pekerja migran, pendampingan akan dilakukan bersama Kementerian P2MI.
“Ini salah satu bentuk dukungan kami agar pemulihan ekonomi pasca bencana benar-benar melibatkan dan memberdayakan masyarakat,” jelas Gus Ipul.(H-2)
Kemensos bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mematangkan skema pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.
PEMERINTAH Kota Padang menyalurkan santunan kematian dari Kementerian Sosial RI kepada ahli waris korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda pada akhir November 2025 lalu.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Mendagri Tito Karnavian memaparkan skema bansos korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk bantuan Rp8 juta untuk rumah rusak berat serta Dana Tunggu Hunian Rp1,8 juta.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mengajak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berkolaborasi untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan.
PENONAKTIFAN sekitar 49 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan di Batam oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) berdampak langsung pada warga.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pembaruan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI BPJS Kesehatan merupakan bagian dari transformasi data.
Pakar dari UGM mengomentari kebijakan penonaktifan PBI BPJS Kesehatan yang disebut dilakukan untuk memutakhirkan data penerima bantuan.
Peserta PBI-JK yang dinonaktifkan tetap dapat layanan BPJS Kesehatan gratis selama 3 bulan, sambil menunggu proses reaktivasi dari Kemensos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved