Sepanjang 2025, Bencana Alam Terbanyak Terjadi di Jawa dan Sumatra

PETA sebaran bencana sepanjang 2025 menunjukkan Pulau Jawa dan Sumatra masih menjadi wilayah dengan jumlah kejadian bencana tertinggi di Indonesia. Meski demikian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti meningkatnya kerentanan wilayah yang sebelumnya relatif aman, seperti Papua.

Kepala Pusat Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyebutkan lima provinsi dengan kejadian bencana tertinggi sepanjang 2025, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Riau, dan Sumatra Utara.

“Secara tahunan, lima provinsi tersebut menjadi penyumbang terbesar kejadian bencana di Indonesia sepanjang 2025,” ujarnya, Kamis (1/1).

Baca juga : Saldi Isra Sentil Kepala BNPB soal Bencana Sumatra, DPR: Kritik yang Tepat

Pada tingkat kabupaten dan kota, Bogor, Kampar, Bima, Karawang, dan Siak tercatat menyumbang sekitar 30%-40% dari total kejadian bencana nasional.

Untuk jenis bencana, banjir paling sering terjadi di Bima, Bogor, Karawang, Parigi Moutong, dan Pasuruan. Sementara itu, cuaca ekstrem banyak tercatat di Bogor, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Malang, Lampung Timur, dan Cilacap. Di sisi lain, pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai relatif berhasil.

“Kita melihat penurunan dan pengendalian karhutla yang cukup signifikan, terutama jika dibandingkan dengan fase El Niño pada 2015, 2019, dan 2023,” kata Abdul Muhari.

Baca juga : 3,2 Juta Warga Terdampak Bencana di Sumatra, 770 Meninggal Dunia

Namun demikian, perhatian khusus kini diarahkan pada meningkatnya kejadian tanah longsor yang meluas hingga Papua. “Papua yang dikenal memiliki struktur tanah keras dan hutan yang relatif terjaga, dalam satu hingga dua tahun terakhir mengalami peningkatan kejadian longsor yang cukup signifikan,” ungkapnya.

BNPB menilai alih fungsi lahan menjadi salah satu pemicu utama kondisi tersebut. “Ini bukan hanya soal intensitas hujan atau porositas tanah, tetapi juga alih fungsi lahan serta menurunnya daya tampung lingkungan akibat peruntukan lahan yang tidak sesuai,” jelas Abdul Muhari.

Ia menegaskan bahwa degradasi lingkungan kini tidak lagi identik dengan wilayah padat penduduk. “Sebaran bencana hidrometeorologi basah tidak hanya didominasi daerah padat penduduk. Seluruh kawasan di NKRI harus benar-benar mendapat perhatian dari sisi lingkungan,” pungkasnya.