Akses Setara Disabilitas Diperkuat, Komunitas Soroti Peluang Kerja dan Pendidikan

KOMITMEN pemerintah untuk memperkuat akses pendidikan dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas kembali digaungkan. Namun, komunitas disabilitas menekankan bahwa payung regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, harus benar-benar diterjemahkan menjadi kesempatan yang setara di lapangan.

Respons ini mengemuka dalam kegiatan Bincang Inklusif: Memberdayakan Penyandang Disabilitas, Menghapus Kekerasan yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta, dikutip Kamis (11/12).

Mardea Mumpuni, perwakilan Digital Marketing & Partnership Precious One, sebuah komunitas yang fokus pada kemandirian ekonomi disabilitas, menegaskan bahwa aksesibilitas harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata.

Baca juga : Dorong Upaya Perluasan Akses Perguruan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas di Tanah Air

“Proses pemberdayaan yang paling dibutuhkan teman-teman disabilitas adalah kesempatan, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk menyampaikan produk, dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas,” ujar Mardea.

Senada, Jennifer Natalie, kreator konten edukasi bahasa isyarat, memandang bahwa peran aktif disabilitas dalam ruang digital sangat penting. Pengalaman minimnya informasi yang aksesibel memotivasinya menggunakan media sosial sebagai sarana perjuangan untuk menghargai keberagaman.

Komdigi melalui Direktorat Komunikasi Publik menyatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan ruang yang inklusif dan berkeadilan, sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Baca juga : Yayasan Karya Murni Ciptakan 25 UMKM Difabel Lewat Program Kubik

Ketua Tim Pengelolaan Komunikasi Strategis Pemerintah Komdigi, Hastuti Wulanningrum, menegaskan tugas Komdigi adalah memastikan informasi publik dapat diakses oleh semua ragam kemampuan dan disampaikan dengan bahasa yang menjunjung martabat.

“Inklusivitas berarti menghadirkan ruang yang memungkinkan setiap orang merasa dilihat, didengar, dan diperlakukan sebagai mitra sejajar,” kata Hastuti.

Perencana Ahli Muda Deputi Bidang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Kemenko PMK, Achmad Budi Santoso, menjelaskan bahwa diskriminasi di sektor pendidikan dan pekerjaan tengah diatasi.

Di sektor pendidikan, pemerintah menggalakkan Sekolah Inklusi, yakni sekolah reguler yang terbuka bagi penyandang disabilitas, menggantikan sistem yang berpusat hanya di SLB.

Sementara di sektor ketenagakerjaan, UU No 8 Tahun 2016 menjamin hak disabilitas untuk bekerja, baik di sektor pemerintah maupun swasta.

“Pemerintah sudah memberikan peluang, saya mengajak teman-teman disabilitas untuk ikut andil mengambil peluang-peluang tersebut,” pungkas Budi. (Hym)