Mengurai Akar Masalah Banjir Sumatra: Sawit, Tambang, atau Kertas?

Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat. Situasi ini menegaskan pentingnya penelusuran akar permasalahan agar pemerintah dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat dan mencegah bencana serupa terjadi kembali.

Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menjelaskan bahwa siklon tropis Senyar yang membawa curah hujan ekstrem memang menjadi pemicu utama. Namun, menurutnya, faktor manusia dan aktivitas industri juga perlu dikaji lebih serius.

“Faktor inilah yang harus ditelusuri agar ketemu akar penyebabnya,” ujarnya, Sabtu (6/12).

Baca juga : Pengusaha Sawit: Kemenhut Juga harus Diperiksa soal Penebangan Hutan

Uchok, yang berasal dari Batang Toru, Tapanuli Selatan, menyebut ada tiga klaster industri yang kerap dikaitkan dengan penyebab banjir Sumatra, yaitu perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan industri kertas.

Menurut berbagai temuan, sektor kelapa sawit memegang konsesi lahan terbesar dengan luas 2,018 juta hektare. Ia menekankan bahwa angka tersebut hanya mencakup data resmi, sementara masih ada kebun sawit ilegal yang disinyalir melakukan pembukaan lahan secara tidak bertanggung jawab. Kasus yang mencuat salah satunya adalah dugaan penanaman sawit ilegal di kawasan hutan seluas 451 hektare sebagaimana diungkap Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.

Klaster kedua adalah sektor pertambangan, terutama tambang emas Martabe yang dikelola PT Agincourt Resources. Perusahaan ini memegang konsesi 130.252 hektare, dengan sekitar 40 ribu hektare disebut tumpang tindih dengan ekosistem Batang Toru, serta 30 ribu hektare lainnya bersinggungan dengan hutan lindung di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Mengingat wilayah Tapanuli merupakan salah satu pusat bencana terparah, Uchok mendorong pemerintah melakukan audit menyeluruh untuk memastikan kepastian batas lahan dan memproses hukum bila ditemukan pelanggaran.

Baca juga : Bencana Sumatra adalah Bentuk Gagalnya Kebijakan Ekologis

Selanjutnya, sektor industri kertas ikut menjadi perhatian. PT Toba Pulp Lestari (TPL), yang beroperasi di kawasan Toba, memiliki konsesi 167.912 hektare, dengan 46 ribu hektare ditanami eukaliptus dan 48 ribu hektare lainnya dialokasikan sebagai kawasan konservasi dan hutan lindung. Jika dibandingkan dengan skala konsesi sawit, luas pemanfaatan lahan industri kertas hanya 2,3% dari total konsesi industri sawit.

“Jadi pemerintah harus jeli melihat akar masalah yang sesungguhnya,” kata Uchok.

Ia menegaskan bahwa memahami perbandingan skala industri sawit, tambang, dan kertas sangat penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan bencana secara objektif. Seperti halnya diagnosis medis, pemerintah harus menemukan sumber persoalan agar kebijakan penanganan yang dirumuskan tepat sasaran.

Uchok juga menyoroti perlunya ketegasan pemerintah dalam memberantas aktivitas ilegal seperti pembabatan hutan tanpa izin untuk keperluan industri. Menurutnya, praktik semacam itu memberikan dampak kerusakan yang lebih besar karena dilakukan tanpa mematuhi peraturan.

“Jangan sampai gara-gara ada pengusaha mengejar uang melimpah, masyarakat menjadi korban tertimpa musibah,” tandasnya. (Ant/E-3)