Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan akan melakukan realokasi anggaran pendidikan pada tahun 2026 guna mempercepat pemulihan sistem pendidikan di wilayah terdampak bencana Sumatra.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan bahwa revisi anggaran dilakukan melalui Dispensasi Revisi Pergeseran Anggaran, sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 28189/MDM.A/PR.07.04/2025.
"Untuk mendukung percepatan pembelajaran, Kemendikdasmen juga sedang melakukan revisi anggaran melalui Dispensasi Revisi Pergeseran Anggaran dengan potensi anggaran sebesar Rp53 miliar," kata Abdul Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Senin (8/12).
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa anggaran yang dialihkan nantinya diprioritaskan untuk tunjangan khusus guru serta dukungan fasilitas sekolah darurat di wilayah terdampak.
Realokasi anggaran itu diperoleh dari sejumlah unit kerja, di antaranya Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (Ditjen Vokasi PKPLK).
Dari Sekretariat Jenderal, anggaran yang dialihkan mencapai Rp50,5 miliar, terdiri atas, Rp35 miliar dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Rp5,5 miliar dari Pusat Data dan Teknologi Informasi, Rp10 miliar dari Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas).
Sementara itu, kontribusi Ditjen Vokasi PKPLK mencapai Rp3,03 miliar, yang bersumber dari Rp2 miliar alokasi Direktorat SMK, Rp818 juta dari Direktorat Kursus dan Pelatihan, Rp209,4 juta dari Direktorat PNFI.
Abdul menegaskan bahwa mekanisme realokasi tersebut dimaksudkan untuk mempercepat penanganan pendidikan di daerah bencana.
"Langkah ini diambil agar pendanaan tanggap darurat dapat dialokasikan lebih cepat, fleksibel, dan sesuai kebutuhan lapangan," jelasnya.
Selain realokasi anggaran 2026, Kemendikdasmen sebelumnya telah menggulirkan Rp21,1 miliar melalui anggaran eksisting untuk penanganan awal sektor pendidikan pascabencana.
Dana itu digunakan untuk penyediaan tenda belajar dan ruang kelas darurat, peralatan sekolah, dukungan operasional sekolah darurat, pembersihan lingkungan sekolah, serta distribusi logistik. Termasuk pula kegiatan dukungan psikososial bagi warga pendidikan terdampak. (H-3)
PENDIDIKAN merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan suatu negara.
Para pemohon mempersoalkan Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan meningkatkan kualitas fisik generasi muda sekaligus menjalankan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional.
Anggaran Kemendikdasmen disebut harus minimal sekitar Rp110 triliun agar dapat secara maksimal menjalankan berbagai program baik itu tunjangan untuk para guru hingga wajib belajar.
Berdasarkan hasil kajian tim Kementerian PU bersama Universitas Syiah Kuala (USK) ditemukan adanya pergerakan air bawah tanah yang memicu ketidakstabilan lereng.
HARAPAN baru mulai tumbuh di tengah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian memperingatkan pemda di Sumatra Utara agar tidak menyelewengkan dana penanganan bencana.
Adapun temanya adalah Integrasi Pendekatan One Health dalam Pemulihan Sosial, Pangan, dan Kesehatan Masyarakat Rentan Pascabencana Banjir di Aceh.
BADAN Rescue Nasional Demokrasi (NasDem) Sumatera Barat menargetkan pembentukan pengurus Badan Rescue NasDem Daerah (BRND) tingkat kota, kabupaten dan kecamatan yang ada di Sumbar.
DUA bulan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada 27 November 2025, sebanyak 40 warga di Sumatra Utara masih dinyatakan hilang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved