Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kehutanan, Raja Juli Antoni, menunjukkan data deforestasi hutan Indonesia yang selalu meningkat sejak 2020 atau 5 tahun terakhir. Data tersebut ditampilkan Raja Juli di hadapan anggota Komisi IV DPR RI saat rapat kerja pada Kamis (4/12/2025).
Jika dijabarkan secara utuh deforestasi di Tanah Air dalam 5 tahun terakhir tidak pernah lagi mencapai titik yang sama seperti pada 2020.
Pada 2020 deforestasi hutan Indonesia mencapai 119.092 ha, kemudian pada 2021 meningkat menjadi 139.449 ha, pada 2022 angkanya turun sedikit menjadi 119.449 ha, kemudian meingkat pada 2023 menjadi 145.439 ha, Pada 2024 meningkat tajam hingga 216.216 ha, Pada 2025 meski tahun belum habis tetapi angka deforestasi mencapai 166.450 per September.
Meski begitu Raja Juli menyebut deforestasi hingga September 2025 menurun jika dibandingkan pada tahun 2024.
"Deforestasi Indonesia hingga September 2025 menurun hingga 49.766 ha atau 23,01% jika dibandingkan tahun 2024," kata Raja Juli.
Data yang dibagikan Menhut selanjutnya yakni deforstasi di tiga provinsi yang mengalami banjir bandang dan longsor yakni di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Angkanya pun serupa selalu meningkat setiap tahunnya.
Sayangnya, Sekjen PSI tersebut hanya menyebut perbandingan dengan data 2024 dan tidak menyebut perbandingan sejak 2020.
"Tren deforestasi 3 provinsi yang terdampak banjir. Di Aceh menurun sebesar 10,4%; SUmatra Utara sampai 13,98%; dan SUmatra Barat turun 14%," ujar dia.
Padahal dalam paparannya angka deforstasi di 3 wilayah tersebut terus meningkat sejak 2020.
Di Provinsi Aceh angka deforstasi hutan meningkat sejak 5 tahun lalu. Pada 2020 deforestasi di Serambi Mekkah tersebut mencapai 1.918 ha, 2021 seluas 3.626 ha, kemudian pada 2022 seluas 5.367 ha, selanjutnya pada 2023 mencapai 6.792, 2024 seluas 11.228 ha, dan September 2025 sekitar 10.111 ha.
Di Provinsi Sumatra Utara angkanya jga terus meningkat. Pada 2020 hanya sekitar 1.233 ha, 2021 naik sekitar 3.426 ha, naik lagi di 2022 sekitar 5.599 ha, pada 2023 sekitar 6.457 ha, 2024 sekitar 7.141 ha, dan September 2025 sekitar 6.142 ha.
Di Provinsi Sumatra Barat, deforestasi pada 2020 hanya 774 ha, 2021 sekitar 1.884 ha, 2022 sekitar 5.818 ha, 2023 turun menjadi 4.523 ha, kemudian naik lagi di 2024 sekitar 6.634 ha, dan Septerm ber 2025 mencapai 5.705 ha. (Iam/I-1)
Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) menggelar rakornas Kelompok Kerja Mangrove Daerah 2026.
Kementerian Kehutanan RI bersama Pemerintah Norwegia meluncurkan Layanan Dana Masyarakat (small grant) periode keempat senilai Rp7 miliar untuk mendukung target FOLU Net Sink 2030.
Kementerian Kehutanan resmi meluncurkan Platform Mangrove Data Nusantara (Mandara) sebagai sistem integrasi data mangrove nasional.
Upaya menjaga keberlanjutan hutan dan mangrove Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan dan anggaran, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan aparatur negara.
Di saat Kemenhut giat menggalang dukungan internasional untuk konservasi gajah melalui inisiatif PECI, seekor gajah jantan produktif justru ditemukan mati terpenggal.
Berdasarkan data terbaru yang dihimpun dari Kementerian Kehutanan, jumlah populasi gajah sumatra di Pulau Sumatra kini hanya tersisa sekitar 1.100 ekor.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved