Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) mengumumkan penyegelan subyek hukum yang diduga menjadi penyebab terjadinya tanah longsor dan banjir Sumatra. Sebanyak 4 subyek hukum disegel.
"Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi penegakan hukum dengan penyegelan 4 subyek hukum dari sekitar 12 subyek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumata," ujar Menhut Raja Juli Antoni, dalam keterangannya, Sabtu (6/12).
"Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu," ujar Menhut.
1. Areal Konsesi TPL Desa Marisi, Kec. Angkola Timur, Kab. Tapanuli Selatan.
2. PHAT Jhon Ary Manalu Desa Pardomuan, Kec. Simangumban, Kab. Tapanuli Utara
3. PHAT Asmadi Ritonga Desa Dolok Sahut, Kec. Simangumban, Kab. Tapanuli Utara
4. PHAT David Pangabean Desa Simanosor Tonga, Kec. Saipar Dolok Hole, Kab. Tapanuli Selatan.
Saat ini Gakkum Kemenhut juga tengah melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatra Utara. Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan.
Selain itu, Kemenhut juga telah mengidentifikasi 8 lainnya untuk segera dilakukan penyegelan. Selain 4 subjek hukum yang sudah disegel, sebanyak 8 lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel," ujar Menhut.
Ia memastikan akan terus melakukan penyelidikan mendalam yang nantinya dapat berujung pada penetapan pelanggaran pidana maupun denda dalam kasus tersebut. (H-3)
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan duka cita mendalam dari pemerintah Republik Indonesia atas jatuhnya pesawat ATR 42-500 dan sejumlah bencana di Tanah Air.
Penataan ulang tata ruang, penegakan hukum terhadap perusak lingkungan, serta pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan alam harus menjadi prioritas, bukan sekadar slogan.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) terus mengintensifkan upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Perusahaan pertambangan didorong untuk mengadopsi standar internasional yang memiliki kriteria lebih ketat guna meminimalkan risiko kerusakan lingkungan, termasuk potensi bencana.
Karena itu jutaan korban banjir di lebih separuh kawasan Provinsi Aceh dan tetangga Sumatra Utara serta Sumatra Barat untuk yakin di balik cobaan Allah ada rahasia luar biasa bagi mereka.
BULAN Sabit Merah Indonesia (BSMI) melakukan soft launching Klinik Pusat Pelayanan Kesehatan dan Rehabilitasi (PPKR) Aceh Tamiang pada Minggu (18/1).
Kepala BNPB memastikan setiap kepala keluarga yang kehilangan rumah akan memperoleh satu unit hunian, meski sebelumnya tinggal bersama dalam satu rumah.
Perusahaan pertambangan didorong untuk mengadopsi standar internasional yang memiliki kriteria lebih ketat guna meminimalkan risiko kerusakan lingkungan, termasuk potensi bencana.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendukung langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menggugat enam perusahaan besar atas dugaan keterlibatan bencana banjir Sumatra
Tidak ada lagi seragam sekolah yang tersisa di Jamat. Siswa mengenakan pakaian warna-warni seadanya hasil pemberian donatur.
PERAN dunia usaha dalam penanganan bencana semakin terlihat melalui kolaborasi lintas sektor yang mengedepankan kecepatan distribusi dan skala bantuan.
Pascabanjir Batang Toru, warga Desa Garoga berharap pemulihan lahan pertanian. Simak kisah haru para pengungsi yang menanti hari ceria di tengah lumpur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved