Reformasi Pendidikan Harus Tekankan Pembentukan Karakter

Pakar dan pemerhati pendidikan, Ina Liem menegaskan bahwa reformasi pendidikan di Indonesia harus benar-benar memberikan dampak terhadap pembentukan karakter peserta didik. Ia menilai, fungsi pendidikan dari masa ke masa memang mengalami perubahan sistem, namun tetap mengemban tujuan fundamental yang sama, yakni membentuk manusia Indonesia yang berkarakter.

Menurutnya, pembentukan karakter telah menjadi dasar pendidikan sejak awal kemerdekaan, ketika sistem pendidikan dirancang untuk membangun identitas dan persatuan bangsa. Tahap berikutnya berkembang melalui perluasan akses pendidikan, termasuk program INPRES dan penerapan Wajib Belajar 6 Tahun pada masa Orde Baru.

"Pendidikan sebenarnya merupakan ranah semua pihak. Karena itu, akar masalah dalam pendidikan Indonesia harus diselesaikan dengan baik, sebab dampaknya berpengaruh besar terhadap kehidupan," kata Ina Liem dalam keterangannya, Sabtu (6/12).

Baca juga : Pemerhati Pendidikan Nilai Reformasi Sistem Pendidikan Indonesia Harus Berdampak Positif Masyarakat

Ia menilai persoalan karakter memiliki kaitan erat dengan problem sosial bangsa, termasuk korupsi.

"Korupsi tidak selesai-selesai karena orang sibuk bahas soal hukuman. Hukuman itu penting, tapi korupsi berangkat dari mental dan karakter, sedangkan pendidikan itu membentuk karakter. Sangat penting kalau sekolah dasar sampai SMA fokus pada pendidikan karakter. Ini menyangkut kehidupan kita semua," tegas CEO Jurusanku itu.

Ina mengungkapkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan karena melihat para guru dalam fase reformasi 2019 mulai merasakan optimisme adanya perubahan. Ia menilai upaya standarisasi pendidikan melalui Ujian Nasional (UN) pada masa lalu merupakan bagian dari pembangunan sistem yang seragam, mulai dari buku, materi belajar, hingga Senam Kesegaran Jasmani.

Baca juga : Siap Terapkan Sekolah Anti Bullying,SMA Muhammadiyah 25 Pamulang Perkuat Kapasitas Guru

"Ketika Ujian Nasional mulai diperkenalkan, itu adalah upaya standarisasi dari atas ke bawah. Buku sama, materi sama, bahkan Senam Kesegaran Jasmani pun sama," tuturnya.

Namun, saat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai didistribusikan ke daerah, kesenjangan mulai terlihat. Perbedaan kualitas kepemimpinan lokal, menurut Ina, berdampak langsung pada keberhasilan pendidikan di daerah. Jika dana BOS disalahgunakan, maka kemajuan pendidikan otomatis terhambat.

Ina juga menilai penghapusan UN pada 2016, yang disempurnakan pada era Menteri Pendidikan Nadiem Makarim pada 2019 bertepatan dengan pandemi Covid-19, merupakan langkah tepat karena sudah tidak relevan lagi dengan otonomi daerah. Di masa ini, kata Ina, pendidikan memasuki babak baru.

Di era digital, menurut Ina, guru memiliki peluang besar untuk meningkatkan kapasitas melalui teknologi. Platform Merdeka Mengajar dinilai mampu membuka ruang berbagi wawasan dan praktik baik secara luas dan gratis.

"Guru sangat antusias melihat sesuatu yang baru. Itu sebabnya saya katakan 2019 adalah era reformasi besar-besaran dengan teknologi. Tapi tentu pelatihan guru tidak bisa hanya online," ujarnya.

Pandemi Covid-19 menjadi momentum akselerasi digitalisasi pendidikan. Sistem pembelajaran tanpa tatap muka dua tahun berturut-turut membuat teknologi menjadi kebutuhan mutlak.

"Digitalisasi saat itu adalah keniscayaan. Chromebook dibuat sederhana untuk menghemat anggaran negara, tapi kebutuhan pendidikan bisa terpenuhi," jelasnya.

Meski demikian, Ina sempat menyampaikan kekhawatiran dalam unggahan di Instagram terkait potensi kemunduran sistem pendidikan nasional. Ia mengingatkan bahwa berbagai capaian era modern tidak boleh berbalik arah.

"Kebijakan era modern tidak cukup hanya punya ide. Harus dijelaskan masalahnya apa, kenapa dibuat kebijakannya, targetnya apa, dan bagaimana implementasinya. Semua harus runut di setiap program," pungkasnya. (H-2)