Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mencecar Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam rapat kerja yang membahas banjir dan longsor di Sumatra. Rapat berlangsung di Ruang Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).
Legislator PDIP itu mendesak Menhut membuka data lengkap mengenai keberadaan tambang ilegal yang diduga kuat menjadi pemicu utama banjir bandang dan longsor di sejumlah daerah di Sumatra.
“Ini kan yang disampaikan ini baru cuma soal pembabatan hutan, pembalakan liar, secuil banget. Bapak tidak paparkan data tambang ilegal yang menghancurkan hutan semikian parahnya. Ayo dong, buka. Itu kan di sepanjang aliran sungai itu semuanya juga tambang ilegal. Nggak bakal punya izin kok. Dan itu kawasan hutan,” kata Alex Indra kepada Menhut Raja Juli dalam rapat yang ditayangkan di akun Youtube TVR Parlemen.
Legislator dari Sumatra Barat itu juga menyoroti dana rehabilitasi pasca-tanggap darurat yang hanya Rp62.500 per hektare, jumlah yang dinilainya jauh dari cukup.
“Hutan ini juga harus direhabilitasi. Jangan sampai infrastruktur yang rusak direhabilitasi direkonstruksi tetapi hulu bencana ini tidak diselesaikan,”kata dia.
Alex Indra juga menekankan, pentingnya keseriusan dari Kementerian Kehutanan guna memitigasi bencana agar banjir dan longsor di Sumatra tidak kembali terulang. Menurutnya, pemerintah tak bisa lagi menjadikan curah hujan sebagai kambing hitam setiap kali bencana terjadi.
“Kalau siklon (tropis senyar) ini pertama kali dalam sejarah sudah terjadi, itu kan tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi. Jangan nanti curah hujan lagi yang disalahkan,” jelas Alex Indra.
Alex menegaskan bahwa bencana yang dipicu kerusakan hutan sejatinya bisa dicegah, berbeda dengan bencana alam murni seperti gempa bumi.
“Kita tidak berharap ini terjadi lagi. Kami di Sumatera Barat itu, Pak, kalau gempa sudah makanan sehari-hari, Pak. Cuma itu ya di dalam tanah ya gak ada juga yang bisa kami salahkan gitu loh ketika tanah ini bergerak karena tidak bisa dimitigasi belum ada juga ilmunya sampai ke sana,” jelas Alex Indra. (P-4)
Walhi menilai rencana pengalihan izin perusahaan yang dicabut pemerintah ke Danantara berpotensi memperpanjang kerusakan hutan dan lingkungan.
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD RI) menyatakan telah menginventarisasi berbagai persoalan terkait aktivitas perusahaan yang berdampak pada kerusakan lingkungan di sejumlah daerah.
Penanganan pascabencana ekologis yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dinilai masih berjalan lambat dan belum menyentuh akar persoalan.
Selain itu, koordinasi lintas sektoral, bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain dan pemerintah daerah untuk memastikan kesesuaian data.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut hingga September 2025, deforestasi Indonesia menurun sebesar 49.766 hektare jika dibandingkan tahun 2024, atau menurun 23,01 persen.
Dia pun mengajak semua pihak khususnya di Kementerian Kehutanan untuk menjaga kesehatan.
Hal ini mencakup penyediaan tempat sampah yang memadai serta petugas kebersihan yang cukup guna menjaga kelestarian lingkungan.
PEMERINTAH menyiapkan rancangan instruksi presiden atau inpres penyelamatan populasi Gajah Sumatra. Salah satu mamalia terbesar itu kini semakin menyusut habibatnya di alam.
Kini, sejumlah fasilitas pendukung kesejahteraan satwa telah terealisasi di PLG Sebanga.
Ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- dan paling banyak Rp 5.000.000.000.
Pentingnya sertifikat sebagai perlindungan hukum bagi petani. Menurutnya, tanpa kepastian legal, justru ada risiko lahan diambil pihak lain.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved