Prabowo: Menhut tidak Terbitkan Izin Baru dalam Setahun Terakhir

PRESIDEN Prabowo Subianto mengungkapkan, selama satu tahun terakhir tidak ada satu pun izin baru maupun perpanjangan izin yang dikeluarkan di sektor kehutanan, pertanahan, hingga energi dan sumber daya mineral. Kebijakan itu mencakup izin usaha seperti HPH, HTI, HGU, hingga IUP pertambangan.

"Dan tahun ini Menteri Kehutanan dan ATR Badan Pertanahan selama tahun ini tidak ada satu pun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang, tidak ada satu pun," ujar Prabowo dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12). 

Presiden menyatakan, penghentian izin tersebut bukan bersifat sementara tanpa arah, melainkan untuk memastikan seluruh konsesi dievaluasi secara serius. Pemerintah akan meninjau ulang izin-izin yang dinilai tidak memberikan manfaat optimal bagi rakyat atau bertentangan dengan konstitusi.

Baca juga : Menhut Raja Juli Janji Evaluasi Menyeluruh soal Bencana Sumatra, Ini Kata Pakar Kehutanan

"Karena kita akan review, kita akan kaji kembali, yang tidak sesuai dengan Pasal 33, yang tidak menguntungkan rakyat, kita tidak boleh ragu-ragu. Kita tidak akan teruskan," kata dia. 

Dalam penjelasannya, Prabowo menyoroti praktik pemegang konsesi yang memperoleh keuntungan besar dari sumber daya alam Indonesia, namun tidak menanamkan hasilnya di dalam negeri. Menurutnya, tindakan tersebut merugikan kepentingan nasional dan menunjukkan sikap tidak menghormati kedaulatan negara.

Dia mengingatkan, negara tidak boleh membiarkan kekayaan alam hanya dinikmati segelintir pihak, sementara rakyat masih menghadapi kesulitan ekonomi. Prabowo menilai pembiaran terhadap kondisi tersebut merupakan bentuk kelalaian dalam menjalankan pemerintahan.

Baca juga : Legislator PDIP Cecar Menhut Raja Juli soal Data Tambang Ilegal Pemicu Banjir Sumatra

"Tidak boleh segelintir orang menikmati kekayaan Indonesia, rakyat masih banyak yang susah, itu tidak bisa," tuturnya. 

Prabowo juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan dalam mengelola ekonomi nasional melalui konsep Indonesia Incorporated. Ia mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk pejabat negara dan pimpinan BUMN, untuk bertanggung jawab menjaga kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat.

"Kita ingin Indonesia incorporated, kita ingin semua, tapi kita mohon dengan sangat bahwa semua warga negara Indonesia, semua bangsa Indonesia, dari semua tingkatan, bahu membahu," kata Prabowo. (Mir/I-1)