Wakil Kepala BGN Tegaskan Pendaftaran SLHS Harus Tuntas dalam Sebulan atau Ada Sanksi!

WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan pentingnya kecepatan dalam pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Banyumas. Nanik memberikan tenggat waktu satu bulan kepada Mitra, Yayasan, dan Kepala SPPG Kabupaten Banyumas untuk segera mendaftar ke Dinas Kesehatan.

"Jika dalam sebulan tidak mendaftar, saya akan suspend mereka," tegas Nanik di hadapan para peserta acara Koordinasi dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk Forkompimda, Kasatpel, dan Kepala SPPG di wilayah eks Karesidenan Banyumas, di Hotel Aston Purwokerto pada Kamis, (4/12).

Wilayah eks Karesidenan Banyumas meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banyumas. Data dari Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) menunjukkan bahwa kabupaten-kabupaten lain di wilayah ini sudah lebih maju dalam hal pengurusan SLHS.

Baca juga : Dapur MBG di Jakarta belum Ada yang Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Di Kabupaten Banjarnegara, misalnya, dari 131 kuota SPPG, 68 sudah terisi, dengan 46 SPPG yang telah beroperasi dan semuanya telah mengantongi SLHS.

Kabupaten Purbalingga juga menunjukkan kemajuan signifikan, dengan 79 SPPG yang terisi dari 133 kuota. Sebanyak 54 SPPG sudah beroperasi, dan seluruhnya telah memperoleh SLHS. Sementara itu, Kabupaten Cilacap, dengan kuota 163 SPPG, telah mengisi 127 kuota, dengan 95 SPPG yang beroperasi dan 44 di antaranya sudah memiliki SLHS.

Namun, Kabupaten Banyumas, dengan kuota terbesar yakni 227 SPPG, masih jauh tertinggal. Dari 227 kuota tersebut, 146 telah terisi, namun hanya 116 yang sudah beroperasi.

Baca juga : Bencana Sumatra, BGN: 286 SPPG Disulap Jadi Dapur Umum

"Dari 98 yang mendaftar, yang lolos hanya 15 SPPG, sementara 48 lainnya malah belum mendaftar," ujar Nanik, yang juga mantan wartawan senior, menanggapi kinerja Kabupaten Banyumas yang masih tertinggal dalam urusan pendaftaran SLHS.

Nanik menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk menunda-nunda pendaftaran. Dalam rapat Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG, Kementerian Kesehatan telah menyatakan bahwa pengurusan SLHS tidak dipungut biaya, kecuali untuk pengambilan dan pengujian sampel yang dikenakan biaya sekitar 1 hingga 2 juta rupiah.

"Jika ada pungutan lain yang tidak sesuai, laporkan kepada saya," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Nanik juga memberikan apresiasi kepada Kepala SPPG dan Mitra di Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga yang telah berhasil mendapatkan SLHS untuk dapur MBG mereka.

"Nanti saya traktir sroto, ya," ujar Nanik, disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin.

Selain itu, Nanik turut mengajak para peserta untuk mendoakan keselamatan petugas SPPG yang tengah bertugas di daerah terdampak bencana banjir, seperti di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Menjadi petugas SPPG adalah tugas yang berisiko tinggi," ujarnya, mengingat seorang ahli gizi di Sigli, Aceh, meninggal dunia karena tersetrum saat bertugas.

Sementara itu, seorang Asisten Lapangan berhasil diselamatkan meskipun dalam kondisi kritis. Nanik berharap agar bencana segera mereda, dan para petugas serta warga yang terdampak dapat pulih dengan cepat.

Acara ini juga menjadi momentum penting bagi BGN untuk menegaskan keseriusan dalam mempercepat proses pengurusan SLHS guna memastikan kualitas layanan gizi yang aman dan sesuai standar bagi masyarakat. (Z-10)