Dapur MBG di Jakarta belum Ada yang Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

HINGGA awal Oktober 2025, belum ada satu pun dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Padahal, sertifikat tersebut kini menjadi syarat wajib untuk menjamin keamanan dan kelayakan pengolahan makanan bagi siswa.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengungkapkan bahwa seluruh 180 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ibu Kota masih dalam proses pemenuhan persyaratan sertifikasi.

"Kalau yang berbasis sertifikat belum ada, sedang berproses semua," kata Ani dikutip dari Antara, Sabtu (4/10).

Baca juga : Baru 2,5 Persen dari 1.533 SPPG di Jateng Kantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi

Ani menjelaskan, sejak awal pihaknya telah melakukan inspeksi ke sejumlah dapur MBG dan mendorong agar pemenuhan persyaratan SLHS segera diselesaikan.

Untuk mempercepat proses tersebut, Dinkes DKI menggandeng Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan SPPG guna mempercepat penerbitan SLHS. Langkah ini disertai inspeksi ulang terhadap kesehatan lingkungan dapur secara menyeluruh.

"Kami sedang berkolaborasi dengan SPPG termasuk juga PTSP untuk percepatan penerbitan SLHS. Jadi secara masif kami akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ulang," kata Ani.

Baca juga : Serangga Bisa Jadi Menu MBG untuk Sesuaikan Potensi Daerah

Kewajiban memiliki SLHS diberlakukan pemerintah pusat sejak September lalu sebagai tindak lanjut atas terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan di sejumlah daerah penerima program MBG.

Di Jakarta, ada 60 siswa dari 10 lokasi sempat mengalami keracunan akibat konsumsi makanan dari program tersebut. Berdasarkan hasil laboratorium, sebagian besar kasus disebabkan oleh kontaminasi bakteri.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya percepatan penerbitan SLHS di seluruh dapur MBG untuk memastikan standar kebersihan, keamanan, dan kualitas SDM pengelola makanan.

Menkes menargetkan percepatan ini rampung dalam waktu sebulan. Karena itu, pemerintah daerah dan BGN dilibatkan untuk mengawasi proses persiapan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan hingga penyajian makanan.

Secara nasional, Kementerian Kesehatan mencatat sudah ada lebih dari 100 dapur MBG di berbagai daerah yang berhasil memperoleh SLHS. (Ant/P-4)