Pemerintah Diminta segera Hidupkan Sistem Komunikasi di Aceh

KETUA Bidang Organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) sekaligus Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah luar biasa untuk menangani banjir besar yang melumpuhkan hampir seluruh Provinsi Aceh sejak awal pekan ini. Hal ini disampaikan Sudirman usai melihat situasi langsung bencana banjir Aceh. Diketahui, Sudirman berada di Aceh sejak Selasa (25/11) dalam rangka agenda Musyawarah Provinsi PMI Aceh.

Sudirman menekankan tiga prioritas utama, yakni menghidupkan kembali sistem komunikasi darurat, memasok energi cadangan, dan mengirim logistik makanan siap saji melalui jalur udara karena akses darat terputus total.

“Nomor satu, hidupkan sistem komunikasi dengan cara apapun dan lengkapi titik-titik pemerintahan itu dengan alat komunikasi. Kedua, menjaga pasokan energi, apakah ada listrik darurat, apapun caranya. Ketiga adalah soal logistik, mungkin prioritasnya makanan-makanan yang siap dimakan,” ujar Sudirman melalui keterangannya, Jumat (28/11).

Baca juga : Banjir di Aceh Meluas ke Tujuh Kabupaten

Sudirman menjelaskan kondisi di lapangan saat ini jauh lebih parah daripada yang tergambar di media nasional. Menurutnya, listrik padam total di hampir seluruh Aceh dan tower seluler tumbang, sehingga sinyal telepon dan internet hilang selama berhari-hari. Akibatnya, koordinasi penanganan bencana menjadi lumpuh.

“Bahkan Polsek, Koramil, dan Puskesmas tidak memiliki radio komunikasi yang hidup. Semua aparat di lapangan mengaku ‘lumpuh’ karena tidak bisa berkomunikasi,” ujar Sudirman.

Ia menceritakan, perjalanan dari Takengon ke Banda Aceh yang biasanya ditempuh dalam hitungan jam menjadi tiga hari karena jalan nasional terendam banjir sedalam satu meter lebih dan puluhan titik longsor menutup jalur. Hanya truk trailer yang masih bisa melintas di beberapa segmen.

Baca juga : Aceh Utara Diterjang Banjir, 18 Ribu Warga Mengungsi

Sudirman juga menyaksikan langsung bagaimana masyarakat Aceh bertahan dengan inisiatif sendiri, saling menolong, mengungsi ke masjid, membagi sisa makanan, dan mengantre di warung kopi yang memiliki genset untuk sekadar mengisi daya ponsel. Namun ia memperingatkan, dalam hitungan hari stok makanan rumah tangga dan tabung LPG akan habis total.

“Pasar tutup, SPBU kehabisan solar karena truk tangki tidak bisa masuk, warung-warung mulai kosong. Kalau tidak segera ada intervensi besar dari pusat, kita akan menghadapi krisis pangan dan energi yang sangat serius,” katanya.

Sudirman menegaskan, perhatian pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk bencana banjir di Aceh dikarenakan masyarakat lokal sudah mengupayakan apa pun yang mereka bisa lakukan. Ia meminta juga agar pemerintah segera menyalurkan bantuan melalui jalur darat sudah tidak mungkin lagi. Ia meminta pemerintah pusat segera mengerahkan helikopter untuk dropping logistik serta mengaktifkan sistem komunikasi cadangan yang selama ini terabaikan.

“Sebisa mungkin deploy alat-alat komunikasi terdahulu. Karena itu akan membantu mereka untuk melakukan komunikasi antar yang membutuhkan. Ini sifatnya sangat sporadis sekarang, aparat di lapangan betul-betul kerja sendiri, seadanya,” imbuhnya.

Sudirman pun mengatakan, kehadiran pemerintah pusat dalam bencana di Provinsi Aceh saat ini sangat dinanti oleh masyarakat. 

“Yang paling penting adalah restoring confidence ya dari publik, supaya masyarakat merasa pengurus negara ini memberi perhatian pada rakyatnya,” tegas Sudirman.

Di sisi lain, analis komunikasi politik Hendri Satrio meminta pemerintah pun juga harus cepat tanggap dalam menanggapi masalah bencana seperti ini.

“Pemerintah itu harus cepat tanggap, sebisa mungkin segera urus permasalahan seperti ini, jangan terlalu fokus mengurus masalah ekonomi negara saja,” kata Hensa.

Hensa mengatakan, kehadiran pemerintah pusat saat ini sangat diperlukan masyarakat. Ia mengkhawatirkan jika tidak segera diurus, permasalahan seperti ini bisa saja cepat tertutup informasinya dengan isu-isu lain seperti politik atau pun yang lainnya.

“Turun tangan dan langsung menghadirkan Solusi itu perlu bagi pemerintah pusat untuk masyarakat, jangan sampai kemudian nantinya hal-hal seperti ini yang menyangkut kepentingan masyarakat ini tertutup dengan isu-isu politis seperti polemik PT IMIP, misalnya,”pungkas Hensa. (H-3)