Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Regional Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Badan Gizi Nasional (SPPI BGN) Sumatera Barat, Rahmad Ikhsan menyebut, saat ini terdapat 133 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh kabupaten/kota.
Namun, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat sebagian besar titik layanan bekerja melampaui kapasitas. “Secara umum, kapasitas layanan kita sudah penuh, bahkan overload di sejumlah titik,” ujar Rahmad, Senin (24/11).
Rahmad mengungkapkan, meskipun seluruh SPPG telah tersedia, namun implementasinya masih dilakukan secara bertahap untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.
Hingga kini, total 621.948 penerima manfaat telah mendapatkan layanan program tersebut. Capaian tersebut, kata Rahmad, menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat sekaligus komitmen pemerintah memperluas akses layanan gizi.
Ia menekankan bahwa Program MBG pada tahap ini bersifat universal, menjangkau seluruh kelompok masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat sesuai regulasi. “Tidak ada pembatasan kelompok tertentu. Semua penerima manfaat yang memenuhi ketentuan kita layani secara merata, karena tujuan utama MBG adalah memastikan akses layanan gizi yang inklusif,” jelasnya.
Ia juga menyoroti solidnya koordinasi lintas sektor di Sumbar, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, sektor kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan UMKM. Kolaborasi ini dinilai menjadi kunci keberhasilan implementasi program.
“Dukungan anggaran dari daerah sangat membantu. Ini memungkinkan SPPG bisa dibangun, diperluas, dan dioperasikan lebih optimal,” kata Rahmad.
Selain dukungan pemerintah, partisipasi aktif masyarakat memegang peran besar dalam memastikan efektivitas program. “Masyarakat turut mengawasi dan memberi masukan. Ini krusial agar program tepat sasaran, dan kami melihat tingkat keterlibatan warga di Sumbar sangat positif,” sambung Rahmad.
Pandangan tersebut juga sejalan dengan sejumlah anggota legislatif yang menilai keberhasilan MBG di berbagai daerah, termasuk Sumatera Barat, sangat ditentukan oleh kolaborasi pemerintah dan masyarakat.
Dengan kebutuhan layanan yang terus meningkat serta kapasitas yang mulai tertekan, Rahmad berharap sinergi lintas sektor semakin diperkuat agar SPPG dapat menjangkau lebih banyak warga. “Kita ingin layanan ini tidak hanya luas cakupannya, tapi juga berkualitas dan berkelanjutan,” pungkasnya. (H-2)
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional 47 SPPG hingga hari ke-9 Ramadan 2026. Temuan: roti berjamur hingga telur busuk di menu Makan Bergizi Gratis.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) tegaskan informasi pembukaan PPPK Tahap 3 adalah hoaks. Simak klarifikasi resmi dan cara cek pendaftaran asli di sini.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
MBG juga menjadi motor ekonomi kerakyatan melalui kepastian pasar bagi UMKM dan dapur mitra, penyerapan produk lokal, serta penciptaan lapangan kerja baru di daerah.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada asupan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitar lokasi pelaksanaan.
Hingga saat ini mega proyek MBG ini sudah berjalan 1 tahun 2 bulan. Dan target penerima manfaatnya 82,9 juta yang terdiri dari ibu hamil, menyusui, anak balita.
Hal itu ditegaskan Dadan dalam konperensi pers khusus program MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cibuluh 1, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/2).
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sangat penting bagi SPPG untuk melakukan pengelolaan limbah dan penegakan standar operasional prosedur
Kemensos bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mematangkan skema pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved