Baru 74 Persen Rumah Sakit di Indonesia Penuhi 7 Dokter Spesialis Dasar

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mencatat masih banyak rumah sakit daerah yang belum memenuhi ketersediaan tujuh dokter spesialis dasar. Saat ini, baru sekitar 74 persen dari total 614 rumah sakit kabupaten dan kota di bawah pemerintah yang telah memiliki tujuh spesialis tersebut.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Azhar Jaya, mengungkapkan bahwa pemenuhan tujuh spesialis dasar itu menjadi indikator penting dalam pelayanan kesehatan dasar di rumah sakit.

"Kondisi SDM saat ini, dari 614 rumah sakit kabupaten/kota milik pemerintah, baru sekitar 74 persen yang sudah mempunyai tujuh spesialis dasar," kata Azhar dalam rapat panja JKN Komisi IX DPR RI, Kamis (13/11).

Baca juga : Pengamat Minta Kasus Perundungan Sesama Dokter tidak Digeneralisir

Tujuh dokter spesialis dasar yang dimaksud meliputi spesialis radiologi, anestesi, patologi klinik, bedah, anak, obstetri dan ginekologi (obgyn), serta penyakit dalam.

Menurut Azhar, pihaknya telah melakukan pemetaan kebutuhan di seluruh kabupaten dan kota untuk mengetahui daerah mana saja yang masih kekurangan tenaga spesialis.

“Kami sudah melakukan memetakan daerah mana saja yang kurang. Untuk radiologi dari 514 kabupaten/kota masih kurang 132 dokter lagi. Spesialis anestesi kurang 106 dokter spesialis, patologi klinik kurang 110 dokter spesialis, dokter spesialis bedah kurang 74 orang, dokter spesialis anak kurang 69 orang, dokter spesialis obgyn kurang 76 orang, dan dokter spesialis penyakit dalam kurang 60 orang,” urainya.

Baca juga : Ini Jenis Perundungan di Lingkup Dokter yang Dilaporkan

Azhar menegaskan bahwa ketujuh spesialis dasar tersebut merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan minimal yang harus tersedia di setiap rumah sakit daerah.

“Inilah yang sebenarnya menjadi tulang punggung daripada pelayanan minimal yang memang harus ada di rumah sakit. Kita masih kekurangan SDM untuk tujuh spesialis dasar ini,” tegasnya.

Kemenkes berkomitmen untuk terus memperkuat pemerataan tenaga kesehatan di daerah melalui berbagai skema penugasan dan kerja sama lintas lembaga, agar seluruh masyarakat Indonesia dapat memperoleh layanan kesehatan yang setara. (Iam/M-3)