Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
IMPLEMENTASI program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi sejumlah tantangan di berbagai daerah. Menyikapi hal itu, Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat sistem pelaksanaan program agar semakin aman dan higienis.
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, secara umum program MBG berjalan baik, namun pengawasan terhadap standar kebersihan dan mutu tetap ditingkatkan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kami menyesalkan masih adanya kasus keracunan di beberapa daerah, tapi yang penting adalah tindakan cepat kami dalam menanganinya. Setiap kejadian langsung kami hentikan sementara, kami investigasi, lalu setelah aman baru dijalankan lagi,” ujar Dadan dalam keterangan yang diterima, Kamis (30/10).
Kepala BGN memaparkan sejumlah langkah strategis untuk memastikan keamanan makanan bagi jutaan penerima manfaat yakni dengan mengurangi beban kerja dapur SPPG yang tadinya jumlah penerima manfaat per dapur itu 3.000-5.000, kini diturunkan menjadi maksimal 2.000 anak sekolah, atau 3.000 jika didampingi juru masak bersertifikat.
Selain itu, BGN juga melengkapi seluruh dapur SPPG dengan alat uji cepat (rapid test) guna memastikan kualitas bahan baku dan hasil masakan sebelum dibagikan.
Setiap dapur diwajibkan menggunakan air tersertifikasi, menambah peralatan sterilisasi suhu tinggi (120°C) untuk mengeringkan dan mensterilkan alat makan seperti food tray dalam waktu tiga menit, serta melaksanakan pelatihan dua bulanan bagi seluruh penjamah makanan untuk menjaga kedisiplinan dan kebersihan dapur MBG.
Menurutnya, implementasi yang tepat sangat penting dilakukan agar mendorong hasil yang baik. Hal ini pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo mengenai pentingnya aspek higienitas. “Karena itu, kami pastikan seluruh dapur MBG dilengkapi alat sterilisasi dan sistem kontrol bahan baku yang lebih ketat,” tambah Dadan.
Lebih lanjut, Kepala BGN menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat adalah prioritas utama. “Kami sadar setiap kejadian ada anak yang terdampak dan orang tua yang khawatir. Karena itu, kami berkomitmen penuh untuk memperbaiki setiap aspek pengelolaan, agar program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi kebanggaan nasional,” ujarnya.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia serta membuka lapangan kerja di sektor lokal. Hingga akhir Oktober 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 39 juta penerima manfaat di 38 provinsi, dengan dukungan 13.514 SPPG. (P-4)
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional 47 SPPG hingga hari ke-9 Ramadan 2026. Temuan: roti berjamur hingga telur busuk di menu Makan Bergizi Gratis.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) tegaskan informasi pembukaan PPPK Tahap 3 adalah hoaks. Simak klarifikasi resmi dan cara cek pendaftaran asli di sini.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
MBG juga menjadi motor ekonomi kerakyatan melalui kepastian pasar bagi UMKM dan dapur mitra, penyerapan produk lokal, serta penciptaan lapangan kerja baru di daerah.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada asupan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitar lokasi pelaksanaan.
Hingga saat ini mega proyek MBG ini sudah berjalan 1 tahun 2 bulan. Dan target penerima manfaatnya 82,9 juta yang terdiri dari ibu hamil, menyusui, anak balita.
Hal itu ditegaskan Dadan dalam konperensi pers khusus program MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cibuluh 1, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/2).
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Tindakan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyusul ditemukannya kasus-kasus menonjol.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan Program MBG tidak hanya berdampak pada sektor pangan, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat dan membuka peluang kerja baru.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut Rp32,1 triliun telah dicairkan untuk Program Makan Bergizi Gratis 2026, dorong PDB dan UMKM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved