Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH mendorong penguatan investasi hijau dan pengelolaan ekowisata berkelanjutan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, seiring dengan rencana pencabutan sanksi administratif terhadap sejumlah usaha Kerja Sama Operasional (KSO) PTPN. Pada tahap ini, para pengusaha diarahkan untuk menunjukkan komitmen pemulihan lingkungan di kawasan hulu DAS Ciliwung.
Memanfaatkan momentum Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan kembali pentingnya pemulihan kawasan Puncak sebagai hulu DAS Ciliwung yang menopang kehidupan di wilayah hilir.
Sebagai bagian dari rangkaian acara tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup bersama masyarakat, PTPN, dan para KSO melakukan penanaman 15 ribu pohon secara serentak di kawasan hulu Sungai Ciliwung. Aksi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat daya serap air dan menstabilkan fungsi ekologis kawasan Puncak.
“Ekosistem Puncak memiliki peran yang sangat vital untuk ekosistem di bawahnya. Karena itu, landasan untuk mengembalikan fungsi tata lingkungan di kawasan ini menjadi penting. Berbagai metode akan terus kita diskusikan, mulai dari teknik vegetatif seperti penanaman yang kita lakukan hari ini,” ujar Hanif.
Hanif menambahkan bahwa momentum pemulihan ini menjadi bagian dari proses perbaikan tata kelola kawasan Puncak secara menyeluruh.
Ia menjelaskan, rencana pencabutan sanksi administratif terhadap 18 KSO PTPN merupakan langkah lanjutan setelah adanya komitmen bersama dalam pemulihan lingkungan.
Anggota Komisi XI DPR RI, Mulyadi, yang turut hadir dalam aksi penanaman pohon di kawasan Puncak, menyampaikan bahwa proses pencabutan sanksi tersebut telah memasuki tahap akhir koordinasi.
“Dalam waktu tidak lama lagi, tinggal masalah administrasi untuk kemudian segel-segelnya akan dicabut. Mudah-mudahan minggu depan sudah dicabut” ujar Mulyadi.
Dalam kegiatan penanaman tersebut, Bobobox, melalui Bobocabin Gunung Mas, turut berpartisipasi sebagai bagian dari KSO PTPN yang menjalankan usaha ekowisata di wilayah Puncak.
“Penanaman pohon, pembuatan biopori, peningkatan serapan air, dan perbaikan tutupan lahan, adalah beberapa langkah yang kami jalankan sebagai bagian dari komitmen menjaga kawasan tempat kami beroperasi. Jadi ketika arahan dari KLH ini disampaikan, kami melihatnya sebagai langkah yang sejalan dan saling menguatkan,” kata Co-Founder & President Bobobox, Antonius Bong.
Antonius juga menyampaikan bahwa inisiatif ini selaras dengan konsep akomodasi ramah lingkungan yang diterapkan Bobocabin sejak awal, dengan setiap pengembangan fasilitas dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip berkelanjutan.
Pihaknya juga mengapresiasi kebijakan Kementerian LH serta dukungan dari pemerintah pusat dan daerah yang terus mendorong pemulihan kawasan Puncak melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis ekologi, di mana pelaku usaha turut dilibatkan sebagai bagian dari upaya pemulihan tata kelola kawasan secara menyeluruh. (Z-1)
Menteri KLH/BPLH Hanif Faisol Nurofiq menginstruksikan penghentian segera operasional insinerator di Kota Bandung yang melampaui baku mutu emisi udara.
Penggunaan insinerator mini tidak dibenarkan.
Bantuan tersebut didistribusikan ke Kabupaten Aceh Utara sebanyak 18 truk dan Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak tujuh truk,
Pihaknya menilai ada penyimpangan terhadap tata ruang Jabar, khususnya mengenai tata ruang kawasan Puncak yang notabenenya hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, daerah resapan air.
Menteri LH mengajak seluruh pesantren di Indonesia untuk mengelola sampah secara efektif. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dihasilkan setiap hari.
Menteri KLH/BPLH Hanif Faisol Nurofiq menginstruksikan penghentian segera operasional insinerator di Kota Bandung yang melampaui baku mutu emisi udara.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Kementerian Lingkungan Hidup memastikan bahwa tumpukan kayu gelondongan yang terseret banjir Sumatra Utara bukan berasal dari proses alam, melainkan hasil aktivitas penebangan.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup (KLH) mengungkap kondisi pengelolaan sampah nasional masih jauh dari memadai. Dari 492 kabupaten/kota yang diawasi, pengelolaan sampah baru mencapai 24%.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa pemerintah akan meninjau kembali tata ruang di wilayah yang terdampak banjir di Sumatera.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa dirinya akan mengecek langsung kondisi kerusakan kawasan hutan Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved