Kemendukbangga: Pemerintah Daerah Harus Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN mengadakan kegiatan Talkshow Kependudukan di Medan, Sumatra Utara, Kamis (23/10/2025).

Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiyono, menjelaskan bahwa Indonesia saat ini sedang berada di puncak momentum bonus demografi, di mana lebih dari 70% penduduk berada pada usia produktif yang mampu bekerja, berinovasi, dan menggerakkan ekonomi nasional.

Namun, ia mengingatkan bahwa bonus demografi bisa menjadi berkah besar atau bencana sosial tergantung pada cara pengelolaannya.

Baca juga : Demi Wujudkan Indonesia Emas 2045, Kemendukbangga/BKKBN Ambil Langkah yang Terstruktur dan Sistematis

“Kita harus optimistis karena kepemimpinan kuat dari Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan tekad besar untuk meraih pertumbuhan ekonomi 8% per tahun di tahun 2028-2029,” ujar Budi.

Menurutnya, target tersebut bukan sekadar ambisi, melainkan peta jalan menuju Indonesia Emas 2045, masa ketika rakyat hidup sejahtera, berpendapatan tinggi, dan menjadi bangsa maju.

Budi menegaskan, target ekonomi nasional tidak bisa dicapai hanya dari Jakarta. “Pemerintah daerah harus menjadi motor utama dalam mengubah bonus demografi menjadi kekuatan ekonomi baru,” katanya.

Baca juga : Lestari Moerdijat: Peningkatan Kualitas Guru Penting Diwujudkan dalam Menghadapi Tantangan Zaman

Lebih dari 60% aktivitas ekonomi nasional berasal dari daerah: industri, perdagangan, pertanian, dan UMKM. Karena itu, pemerintah daerah perlu menjadi penggerak ekonomi produktif, bukan hanya pelaksana kebijakan pusat.

Tiga Langkah Strategis Daerah

Dalam paparannya, Budi menyarankan tiga langkah strategis agar daerah mampu mendukung visi Presiden Prabowo:

1. Menciptakan Pusat Pertumbuhan Baru

Daerah harus menetapkan target investasi sesuai potensi unggulan. Misalnya, Maluku mendorong industri perikanan modern, Kalimantan fokus pada hilirisasi nikel, sementara Bali, NTB, dan NTT memperkuat pariwisata berkelanjutan.

Pemda juga harus mempermudah perizinan, mempercepat digitalisasi layanan, dan memastikan bebas pungli.

2. Meningkatkan Kualitas SDM

Bonus demografi hanya bermanfaat jika penduduknya berkualitas. Pemda diminta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), menekan stunting, dan memastikan wajib belajar 13 tahun.

Setiap penduduk diharapkan memiliki sertifikat kompetensi agar siap bersaing di pasar kerja. Pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri menjadi kunci keberhasilan.

3. Mendorong Wirausaha Muda dan UMKM

Anak muda bukan hanya pencari kerja, tapi juga pencipta kerja. Pemda perlu menyediakan pelatihan kewirausahaan, akses modal, dan platform digital agar UMKM lokal bisa menembus pasar nasional hingga global.

Sesmendukbangga menegaskan pertumbuhan ekonomi 8% hanya akan tercapai jika kebijakan pusat dan daerah selaras. Pemerintah pusat menyiapkan arah strategis, sementara pelaksanaannya bergantung pada daerah.

Pemerintah pusat telah menyusun Desain Besar Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai pedoman pembangunan berbasis manusia. Daerah diharapkan menyesuaikan RPJMD agar selaras dengan RPJMN nasional yang menekankan hilirisasi industri, transformasi digital, ketahanan pangan, dan energi hijau.

Budi mengingatkan pentingnya kebijakan daerah yang berpihak pada generasi muda, khususnya Gen Z yang sedang berada di usia produktif. Pemda perlu menyiapkan fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lapangan kerja yang memadai.

Ia juga menekankan pentingnya menghitung keseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan layanan publik seperti guru, dokter, sekolah, puskesmas, rumah sakit, serta pasar kerja.

“Jika daerah mampu menciptakan kondisi ini, bonus demografi akan berubah menjadi bonus ekonomi dan tenaga kerja produktif yang mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Obor Kesejahteraan dari Pusat ke Daerah

Budi menutup paparannya dengan menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyalakan obor ambisi nasional: pertumbuhan ekonomi 8% untuk kesejahteraan rakyat. Kini giliran pemerintah daerah memastikan nyala obor itu sampai ke desa, ke pasar, dan ke rumah-rumah rakyat.

Dengan kerja keras, inovasi, dan kolaborasi antara pusat dan daerah, Indonesia dapat tumbuh 8% dan menjadi bangsa yang makmur dari Sabang sampai Merauke.