Guru Besar UMJ Tegaskan Soft Power sebagai Fondasi Indonesia Emas 2045

INDONESIA memiliki peluang besar menjadi negara maju dan berpengaruh pada saat memasuki usia satu abad kemerdekaan pada 2045. Namun, peluang tersebut tidak akan tercapai hanya dengan mengandalkan kekayaan sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar. 

Kekuatan nilai, budaya, demokrasi, serta kualitas kebijakan publik yang dikenal sebagai soft power harus menjadi fondasi utama pembangunan nasional.

Pandangan tersebut disampaikan Guru Besar Ilmu Politik dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof. Dr. H. S. Yunanto, M.Si., Ph.D., dalam Orasi Ilmiah pengukuhan dirinya di Kampus UMJ, Ciputat, Selasa (13/1/2026), di hadapan civitas akademika UMJ dan undangan.

Baca juga : Pentingnya Partisipasi Perempuan untuk Indonesia Emas 2045

Yunanto menegaskan Indonesia berada di persimpangan sejarah. Di satu sisi, Indonesia memiliki modal besar untuk melompat menjadi negara maju. Di sisi lain, berbagai persoalan struktural masih membayangi.

“Indonesia tidak kekurangan potensi. Yang menjadi soal adalah bagaimana potensi itu dikelola. Di sinilah peran soft power menjadi sangat penting,” ujar Yunanto.

Ia mengawali orasinya dengan refleksi historis dan spiritual. Yunanto mengutip Surah Al-Hasyr ayat 18 sebagai pengingat pentingnya menyiapkan masa depan dengan belajar dari masa lalu.

Baca juga : Pemuda Hijau Konsolidasikan Peran Lingkungan Menuju Indonesia Emas 2045

“Masa depan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarahnya. Visi Indonesia Emas 2045 harus dibangun di atas refleksi yang jujur atas capaian dan kegagalan bangsa ini,” tegasnya.

Modal Besar, Tantangan Nyata

Optimisme menuju Indonesia Emas 2045 diperkuat oleh proyeksi global. Laporan Global Economics Paper dari Goldman Sachs memprediksi Indonesia akan menjadi salah satu dari tujuh kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045, sejajar dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.

Menurut Yunanto, optimisme tersebut memiliki dasar objektif. Indonesia memiliki populasi sekitar 286 juta jiwa, peringkat keempat terbesar di dunia, serta kekayaan sumber daya alam strategis, termasuk cadangan nikel terbesar dunia dan potensi kelautan yang diperkirakan mencapai US$1,5 triliun per tahun.

Meski demikian, Yunanto mengingatkan masih adanya kesenjangan signifikan antara kondisi saat ini dan target Indonesia Emas 2045 sebagaimana dirumuskan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Saat ini, angka kemiskinan nasional masih berada di kisaran 8,5% dan pendapatan per kapita sekitar US$5.200. Padahal, target 2045 adalah pengentasan kemiskinan hingga 0% serta pendapatan per kapita di kisaran USD 23.000–30.300.

“Ini menunjukkan bahwa tantangan kita sangat besar,” katanya.

Pencapaian target tersebut, lanjut Yunanto, membutuhkan akselerasi kebijakan yang konsisten lintas pemerintahan, reformasi tata kelola, serta keberanian keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Soft Power dan Kualitas Kebijakan Publik

Mengacu pada teori ilmuwan politik Joseph S. Nye, Yunanto menjelaskan bahwa soft power adalah kemampuan negara untuk menarik dan memengaruhi pihak lain melalui nilai, budaya, dan kebijakan, bukan melalui paksaan militer atau ekonomi.

“Soft power adalah kemampuan membuat pihak lain menginginkan apa yang kita inginkan, bukan karena takut, tetapi karena tertarik,” ungkapnya.

Menurut Yunanto, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mengelola soft power, mulai dari Semangat Bandung dalam Konferensi Asia Afrika 1955, pembentukan ASEAN, hingga penguatan demokrasi dan moderasi beragama di era Reformasi.

“Nilai-nilai ini telah membuat Indonesia dipercaya sebagai mediator konflik dan aktor regional yang moderat. Ini adalah aset soft power yang sangat berharga,” ujarnya.

Memasuki abad ke-21, Yunanto menekankan bahwa kualitas kebijakan publik menjadi variabel terpenting dalam penguatan soft power. Kebijakan yang inklusif, transparan, dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan publik, baik di dalam maupun luar negeri.

Ia menilai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 telah berada di jalur yang benar. Namun, tantangan terbesar terletak pada implementasi, bukan sekadar perencanaan.

Dalam konteks pemerintahan baru hasil Pemilu 2024, Yunanto memberikan catatan khusus terkait efektivitas kepemimpinan nasional.

“Kabinet yang besar harus mampu menjadi mesin akselerasi, bukan justru menjadi beban koordinasi,” tegasnya.

Mengakhiri orasinya, Yunanto mengajak perguruan tinggi untuk tidak hanya menjadi menara gading, tetapi berperan aktif sebagai think tank, pengawas kebijakan, dan penjaga arah pembangunan bangsa.

Ia optimistis Indonesia dapat menjadi bangsa besar yang dihormati dunia jika mampu mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa dan secara konsisten memperkuat kualitas kebijakan publik. (I-1)