LBH Apik: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran Makin Menjauh dari Keadilan dan Kesetaraan Gender

LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Apik Jakarta menilai satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan arah kebijakan negara yang kian menjauh dari prinsip keadilan dan kesetaraan gender sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

“Kami melihat tata kelola negara yang makin menutup ruang bagi partisipasi dan kepemimpinan perempuan. Pendekatan yang dominan maskulin dan militeristik telah menggerus semangat kesetaraan yang seharusnya dijamin konstitusi,” ujar Direktur LBH Apik Jakarta, Uli Arta Pangaribuan di Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Hal itu buntut minimnya representasi perempuan dalam kabinet. Dari 109 posisi menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih, hanya 14 jabatan atau sekitar 12,8% yang diisi perempuan. Sementara lebih dari 12 jabatan strategis ditempati purnawirawan TNI dan Polri.

Baca juga : Mengapa Nama Ibu tidak Tertulis di Ijazah?

Lebih lanjut, meski jumlah perempuan di parlemen naik menjadi 127 kursi dibanding periode 2019, peningkatan itu tidak diikuti dengan penguatan kualitas representasi.

“Khusus di Komisi VIII DPR RI yang membidangi isu perempuan, justru tidak ada perwakilan perempuan sama sekali. Lebih dari separuh aleg perempuan pun masih terafiliasi dengan politik dinasti,” ungkapnya.

Belum lagi, Uli juga menyoroti pemangkasan besar-besaran anggaran lembaga yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak perempuan.

Baca juga : Indeks Kesetaraan Gender di Indonesia masih belum Baik

Ia memaparkan, dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) misalnya, mengalami pemotongan dari Rp229 miliar menjadi Rp85 miliar pada 2025, atau sekitar 60%.

Komnas Perempuan dipangkas dari Rp47,7 miliar menjadi Rp28,9 miliar, sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dari Rp300 miliar menjadi Rp153 miliar.

“Pemangkasan ini memperlihatkan bahwa isu perempuan semakin dimarginalkan. Pemerintah tidak menempatkan kesetaraan gender sebagai agenda utama, melainkan hanya isu sektoral,” tegas Uli.

LBH Apik Jakarta mendesak pemerintah untuk meninjau ulang arah kebijakan dan alokasi anggaran yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak perempuan.

"Keadilan gender bukan wacana pinggiran. Ia adalah fondasi bagi demokrasi dan pembangunan yang berkeadilan,” pungkas Uli. (H-3)