HUT ke-27 Komnas Perempuan: Teguhkan Ingatan Kolektif atas Tragedi Mei 1998

MEMASUKI usia ke-27 tahun, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menegaskan kembali mandat sejarahnya sebagai lembaga yang lahir dari perjuangan korban Tragedi Mei 1998. 

Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfa Anshor menyatakan, peringatan hari jadi Komnas Perempuan tahun ini menjadi momentum untuk melawan penyangkalan atas kekerasan seksual dalam peristiwa tersebut serta menjaga ingatan kolektif bangsa agar kebenaran tidak terhapus dari sejarah.

Ia menyatakan, munculnya pernyataan yang meragukan istilah pemerkosaan massal dalam Tragedi Mei 1998 merupakan bentuk pengingkaran fakta sejarah sekaligus memperpanjang impunitas atas pelanggaran HAM masa lalu. 

Baca juga : Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta Mei 1998 Angkat Bicara soal Pernyataan Fadli Zon

Pernyataan itu mengacu pada komentar menteri kebudayaan yang sempat menilai istilah tersebut belum terbukti secara hukum dan tidak tercatat dalam buku sejarah resmi.

Meski kemudian diklarifikasi bahwa maksudnya bukan menolak fakta kekerasan seksual, melainkan istilah massal, ucapan tersebut memicu kecaman luas dari organisasi perempuan dan masyarakat sipil.

“Selama 27 tahun, Komnas Perempuan bersama penyintas, pendamping, dan masyarakat sipil terus berupaya menjaga kebenaran sejarah serta ruang pemulihan bagi korban,” ujar Maria, Rabu (15/10). 

Baca juga : Gisèle Pelicot Kembali ke Pengadilan, Simbol Perjuangan Korban Kekerasan Seksual di Prancis

Ia menjelaskan, Komnas Perempuan lahir melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 sebagai bentuk tanggung jawab negara atas desakan publik untuk menegakkan keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual pada kerusuhan sosial-politik Mei 1998, khususnya perempuan Tionghoa. Mandat itu kemudian diperkuat melalui Perpres Nomor 65 Tahun 2005 dan terbaru Perpres Nomor 8 Tahun 2024.

Dalam peringatan HUT ke-27 tahun ini, Komnas Perempuan menggelar serangkaian kegiatan sebagai ruang refleksi publik. Melalui kegiatan tersebut, lembaga ini berharap masyarakat dapat meneguhkan kembali pentingnya kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi korban, serta mencegah kekerasan serupa terulang di masa depan.

“Peringatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk perlawanan kultural terhadap setiap upaya pembungkaman sejarah,” tegas dia. (H-2)