Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEGIAT Hak Asasi Manusia (HAM) Perempuan Yuniyanti Chizaifah menegaskan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut bahwa tidak ada pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam tragedi Mei 1998 memperlihatkan menteri tersebut tak paham sejarah.
“Pernyataan Fadli Zon, menandakan dia tidak paham sejarah, tidak mau belajar sejarah bangsa yang jujur,” ungkap Yuni kepada Media Indonesia, Minggu (15/6).
“Sebagai seorang menteri, apalagi menteri kebudayaan, dia mengajari budaya bangsa untuk bohong, menyangkal dan hanya mengabdi pada sejarah kekuasaan,” tegasnya.
Seharusnya sebagai menteri, kata Yuni, Fadli Zon mau belajar sejarah korban dan sejarah perempuan.
Yuni yang pernah menjadi komisioner Komnas Perempuan selama 10 tahun itu menerangkan ketika negara menyangkal maka itu merupakan kejahatan pada rahim perempuan.
Bagi gerakan perempuan, lanjut Yuni, ini adalah kejahatan pada tubuh ibu pertiwi.
“Melupakan dan menyangkal sejarah seperti menabung untuk keberulangan. Jangan diam dan mendiamkan,” tutur Yuni.
Yuni menegaskan Fadli Zon harus segera meminta maaf, serta bertanggungjawab untuk memenuhi rasa adil korban.
“Ia pun harus berjanji mencegah agar tidak akan berulang lagi tragedi Mei 98, mencegah budaya impunitas, berani bicara pada nuraninya,” tandasnya. (Ykb/M-3)
WAKIL Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto Sipin menegaskan penolakan terhadap hukuman mati dengan menempatkan isu tersebut dalam kerangka hak hidup.
Usman Hamid, menilai kasus kekerasan Brimob di Tual mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan di tubuh Polri.
Transparansi digital melalui media sosial membuat kasus-kasus tersebut kini lebih mudah terungkap ke permukaan.
Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.
Pasukan Israel tangkap 100 lebih warga Palestina sejak awal Ramadan di Tepi Barat. Penangkapan diwarnai kekerasan, sabotase rumah, dan penyitaan aset warga sipil.
Rancangan Perpres pelibatan TNI dalam terorisme inkonstitusional dan berisiko langgar HAM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved