Krisis Ekologis Semakin Menghantui, Komitmen Pemerintah Dipertanyakan

MENJELANG satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ancaman krisis ekologis dinilai masih menjadi hal yang harus diperjuangkan. Berbagai aksi dan kebijakan didorong untuk bisa lebih berpihak ke upaya-upaya penyelamatan lingkungan.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Even Sembiring, target pemerintah mencapai 8% pertumbuhan ekonomi membuat negara semakin menggenjot investasi, khususnya dari ekstraksi sumber daya alam. Ia menilai pilihan cara ekonomi saat ini masih cenderung kapitalistik, hal itu semakin menaruh rakyat dan lingkungan di bawah ancaman krisis.

"Kebijakan-kebijakan yang bersifat represif, tidak berpihak pada keberlanjutan, dan memicu bencana ekologis menunjukkan arah pemerintahan yang abai terhadap hak rakyat dan masa depan lingkungan hidup," kata Even, dalam diskusi berjudul Evaluasi 1 Tahun Pemerintahan Prabowo — Konsolidasi  Oligarki dan Ambruknya Keadilan Ekologis, di Jakarta, Selasa, (14/10).

Baca juga : Perencanaan PPLH, dari Kajian Strategis menuju Masa Depan Lingkungan Hidup Indonesia

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Selatan, Raden Rafiq, menerangkan Kalsel saat ini mengalami krisis ekologis yang berkepanjangan tanpa ada perhatian yang komprehensif dari negara. “Kalsel saat ini mempunyai masalah dengan perencanaan Taman Nasional Meratus karena tidak beriringan dan kontradiktif dengan kearifan lokal, budaya, hukum adat hingga ritus masyarakat adat di Meratus,” katanya.

Senada, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Tenggara, Andi Rahman,  menyampaikan di Sulawesi Tenggara, ekspansi pertambangan nikel yang masif telah menyebabkan kerusakan serius terhadap sumber-sumber ekonomi lokal masyarakat. “Pesisir dan laut yang menjadi tumpuan hidup para nelayan kini tercemar dan mengalami degradasi lingkungan yang mengancam keberlanjutan mata pencaharian mereka,” katanya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan saat ini pemerintah tengah mempercepat upaya mitigasi perubahan iklim dan penyelamatan lingkungan. Salah satunya melalui perdagangan karbon yang diharapkan berkontribusi dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

"Melalui mekanisme perdagangan karbon atau skema jasa lingkungan, ekosistem pesisir dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan dan upaya konservasi dan restorasi karbon biru," kata Hanif, dalam keterangannya yang dibacakan Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLH, Franky Zamzani dalam diskusi membahas nilai ekonomi karbon biru di Jakarta, Selasa, (14/10).

Tidak hanya mendukung target pengurangan emisi, katanya, tapi juga memberikan manfaat tambahan, seperti menjaga keanekaragaman hayati, meningkatkan produktivitas perikanan, memperkuat ketahanan masyarakat pesisir, serta membuka peluang ekonomi baru yang berkeadilan. (H-3)