Program MBG Jadi Momentum Bangun Ketahanan Gizi Nasional

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional dan menekan angka stunting di kalangan anak-anak Indonesia. Ketua Bidang Kesehatan DPP KNPI, Fahrurrozy Basalamah, mengatakan program ini tidak sekadar menjadi intervensi gizi, tetapi juga gerakan nasional untuk menanamkan kesadaran hidup sehat sejak dini.

“MBG bukan hanya program pemenuhan gizi, tapi momentum strategis membangun budaya sehat dan produktif di kalangan generasi muda. Ini harus menjadi simbol keberpihakan negara terhadap masa depan anak bangsa,” ujar Fahrurrozy.

Menurutnya, program MBG akan berhasil jika digerakkan secara masif dan inklusif dengan melibatkan tenaga kesehatan muda, kader gizi, dan organisasi kepemudaan.

Baca juga : Dari Sekotak Susu hingga Cegah Stunting, MBG Jadi Prioritas Pemerintah

“Gerakan kolektif seperti ini akan menekan stunting dari akar masalahnya: ketidakseimbangan gizi, ketidaktahuan, dan ketimpangan akses pangan,” tegasnya.

Fokus pada Gizi Seimbang dan Pangan Lokal

Pelaksanaan MBG juga harus memperhatikan kualitas menu dan keseimbangan nutrisi, bukan hanya kuantitas makanan. Ia mendorong agar penyusunan menu berbasis pada potensi pangan lokal di tiap daerah.

Baca juga : Program MBG Krusial untuk Tingkatkan Gizi Anak di Daerah

“Kualitas menu MBG sebaiknya berorientasi pada gizi seimbang dan kearifan pangan lokal. Misalnya di Sulawesi Utara, sumber protein tinggi bisa didapat dari ikan laut, jagung, dan daun kelor yang kaya zat gizi mikro,” jelasnya.

Fahrurrozy menilai, pemanfaatan bahan pangan lokal tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional dan menumbuhkan keterikatan budaya terhadap sumber pangan daerah.

Selain dari sisi nutrisi, KNPI menekankan pentingnya keberlanjutan program melalui sinergi antara pemerintah, akademisi, tenaga kesehatan, dan organisasi masyarakat.

“Keberhasilan MBG bergantung pada tiga hal: integritas kebijakan, kesinambungan anggaran, dan kemitraan lintas sektor. Pemerintah perlu membuka ruang kolaborasi agar evaluasi gizi dilakukan secara berkala,” katanya.

KNPI, lanjutnya, siap berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan MBG agar tetap transparan dan tepat sasaran.

“Bagi kami, gizi bukan sekadar urusan dapur, tapi urusan masa depan bangsa,” tegas Fahrurrozy.

Ia menegaskan bahwa MBG merupakan salah satu kebijakan publik paling berorientasi pada pembangunan manusia, karena menempatkan kesehatan dan gizi anak sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. (E-3)