Nasaruddin Umar: Tradisi Intelektual Kritis Berbasis Turats Harus Dikembangkan di Pesantren

‎MENTERI Agama Nasaruddin Umar mengatakan, tradisi intelektual kritis berbasis turats harus dikembangkan di pesantren.

Turats merupakan warisan ilmiah berupa kitab, naskah, dan karya pemikiran para ulama dan cendekiawan terdahulu yang berisi ilmu-ilmu keislaman, nilai-nilai kebaikan, dan kajian-kajian keislaman lainnya.

‎Nasaruddin mengingatkan pentingnya cara membaca yang komprehensif sebagaimana diperintahkan Al Quran. Ia menjelaskan bahwa ada tiga objek utama bacaan bagi setiap Muslim, khususnya para santri: membaca alam semesta (makrokosmos), membaca ayat-ayat yang merasuk dalam diri manusia (mikrokosmos), dan membaca kitab suci Alquran (wahyu).

Baca juga : Tak Ada Gus Dur, Tak akan Ada UIN

‎"Yang pertama adalah membaca alam semesta, yang kedua adalah membaca ayat-ayat yang merasuk dalam diri manusia, dan yang ketiga adalah membaca kitab suci Alquran,” ujar Nasaruddin, saat membuka Halaqah Internasional di Pesantren As’adiyah Pusat Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang mengangkat tema “Transformasi Sosio-Ekologis dan Solusi Epistemologis Berbasis Turats.”

‎Menurutnya, kata iqra’ tidak sekadar berarti melafalkan huruf, tetapi juga menghimpun. "Himpunan yang paling sempurna adalah manusia. Karena itu, Ibnu Arabi menyebut bahwa sejatinya makrokosmos itu manusia, bukan alam semesta,” jelasnya.

‎Al Quran Harus Dipahami

‎Nasaruddin juga mengatakan,  Al Quran harus dipahami tidak hanya sebagai kitabullah (petunjuk bagi seluruh manusia), tetapi juga sebagai kalamullah (firman Allah yang hanya bisa diakses melalui ketakwaan dan kedalaman spiritual).

Baca juga : Menag akan Wajibkan Kepramukaan di Madrasah dan Pesantren

‎“Jangan kita bangga hanya karena hafal Alquran atau mampu menafsirkannya. Di atas langit masih ada langit. Masih ada lapisan terdalam, yakni haqaiq Alquran,” ucap Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

‎Lebih jauh, ia mengaitkan tema halaqah dengan krisis ekologi. Menurutnya, menyelamatkan lingkungan tidak cukup dengan mengubah perilaku (ethos), melainkan harus dimulai dari pembaruan cara berpikir (logos) bahkan fondasi teologisnya. “Mustahil kita bisa mengubah ethos tanpa mengubah logos. Dan mustahil kita mengubah logos tanpa meninjau teologi,” ujarnya.

‎Di sinilah, kata Nasaruddin, pentingnya peran turats sebagai fondasi epistemologis. Ia menekankan bahwa pesantren harus mampu mengkaji kitab-kitab turats dengan pendekatan multidisipliner, mulai dari semantik, filologi, hingga antropologi agar khazanah klasik itu tetap hidup dan relevan dengan tantangan zaman.

‎“Tidak semua kitab kuning bisa disebut turats. Kitab turats adalah karya yang ditulis oleh ulama mumpuni, yang menghayati filosofi dasar Alquran dan hadis, serta mampu mengangkat martabat kemanusiaan dan mendekatkan diri kepada Allah,” tegasnya.

Nasaruddin juga mengingatkan membaca dalam Islam tidak boleh dipersempit hanya pada dimensi tekstual. Tradisi iqra’ harus ditopang oleh kesadaran kritis terhadap realitas sosial dan ekologis, dengan turats sebagai basis epistemologisnya.

"Al Quran itu bukan sekadar informasi, tapi konfirmasi. Membaca Al Quran berarti membaca alam, membaca diri, lalu mengkonfirmasikan semuanya dengan wahyu. Itulah tradisi ilmiah pesantren yang harus terus dikembangkan,” kata Nasaruddin.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amien Suyitno menambahkan pentingnya kontekstualisasi maqashid al-syariah agar agama selalu relevan dengan zaman. Ia menyoroti bab thaharah dalam fiqih yang sering dipahami sempit, padahal sejatinya mengandung pesan ekologis.

‎“Menjaga air adalah bagian dari thaharah. Itu artinya menjaga kebersihan dan lingkungan juga ibadah. Inilah bentuk ekoteologi membaca kehidupan dan alam dengan Alquran sekaligus ditopang pemahaman turats,” jelasnya.

Suyitno menegaskan, pesantren memiliki peran strategis dalam melahirkan fiqih yang responsif terhadap isu-isu modern, termasuk krisis lingkungan. Dengan turats sebagai fondasi dan realitas sebagai ladang praksis, halaqah ini diharapkan melahirkan gagasan yang dapat menjadi rujukan kebijakan publik. (Ant/H-3)