Komisi IX Minta SPPG Penuhi Sertifikasi sebelum Layani Program MBG

ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, meminta keamanan pangan harus menjadi perhatian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebelum memberikan pelayanan kepada penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini terkait dengan masifnya kasus keracunan MBG yang masih terjadi sejak awal program.

Menurut data dari Badan Gizi Nasional (BGN), kasus keracunan MBG terjadi sejak 14 Januari hingga 30 September. Wilayah II atau Jawa merupakan yang terbanyak mengalami keracunan. Data dari BGN ada 4.147 penerima manfaat yang mengalami keracunan ini. Hal ini karena SPPG lebih banyak dibangun di wilayah ini.

"Standar kesehatan dan keselamatan pangan itu syarat mutlak, tidak bisa ditawar. Semakin standar ini tidak dipenuhi, maka berkorelasi positif dengan kasus keracunan," kata Edy, Rabu (1/10).

Baca juga : BGN Ungkap 6.457 Orang Keracunan MBG Sejak Januari 2025

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan berbagai regulasi yang ada sudah jelas menuntut syarat keamanan pangan sebelum izin diberikan, termasuk PP Nomor 86 Tahun 2019, Permenkes 14/2021, dan PMK Nomor 2 Tahun 2023.

Edy menilai penerapan aturan terkait keselamatan pangan ini masih jauh dari harapan.  Sayangnya masih minim sertifikat ini maka tidak heran terjadi keracunan yang hampir setiap hari.

"Sampai hari ini baru ada 34 dari 8 ribu dapur yang memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) seperti yang dikatakan Istana beberapa waktu lalu,” ucapnya.

Baca juga : Kepala BGN: 10.012 SPPG telah Terbentuk, Lampaui Target Nasional

Selain SLHS, Legiselator Dapil Jawa Tengah III itu menekankan pentingnya sertifikasi bagi penjamah makanan. Menurutnya, setiap pekerja dapur berpotensi mengkontaminasi makanan jika tidak melalui pelatihan dan sertifikasi yang benar.

"Penjamah makanan harus disertifikasi. Jangan sampai syaratnya hanya sehat secara fisik, tapi lupa bahwa mereka bisa menjadi sumber kontaminasi," ucapnya.

Selain itu juga perlunya penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), serta Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

"Kalau semua standar ini terpenuhi, saya yakin SPPG bisa berjalan baik seperti bisnis katering profesional,” pungkasnya. (H-3)