Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, untuk membahas kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah.
"Saya baru dari luar negeri tujuh hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan berapa pejabat, kita akan diskusikan," ujar Prabowo di Lanud Halim, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (27/9).
Prabowo mengakui, program MBG yang berskala besar memang berpotensi menghadapi berbagai kendala di tahap awal. Namun, ia menegaskan bahwa masalah tersebut harus segera diselesaikan.
"Harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi, tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan," kata Presiden.
Ia kembali mengingatkan bahwa program MBG dirancang untuk membantu anak-anak yang kesulitan mendapatkan makanan sehat.
"Mereka itu makan hanya nasi pakai garam, ini yang harus kita atasi, untuk memberi makan juga pasti ada hambatan rintangan, ini kita atasi," kata Kepala Negara.
Dalam beberapa minggu terakhir, dilaporkan adanya peningkatan kasus keracunan usai mengonsumsi makanan dari program MBG. Banyak siswa harus mendapatkan perawatan medis akibat kejadian tersebut.
Sebagai langkah antisipasi, BGN telah mengeluarkan kebijakan baru. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan seluruh dapur mitra yang sebelumnya terlibat kasus keracunan sudah menerima surat pemberitahuan resmi.
“Sudah kami keluarkan surat kepada semua dapur yang sebelumnya bermasalah. Proses verifikasi kini jauh lebih ketat,” katanya, Jumat (26/9).
Untuk memperkuat pengawasan, BGN akan mengerahkan tim inspeksi yang melibatkan BPOM, Dinas Kesehatan, dan kepolisian. Tim ini bertugas memeriksa langsung kondisi dapur serta memastikan pemenuhan standar sesuai petunjuk teknis (juknis).
“Jika kami menemukan dapur yang tidak memenuhi juknis, operasionalnya akan langsung dihentikan. Tidak ada toleransi dalam hal ini,” katanya.
(P-4)
Kepala BGN Dadan Hindayana mengingatkan makanan manis, gorengan, dan soda boleh dikonsumsi, tapi proporsinya perlu dikurangi agar gizi seimbang.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, peraturan presiden (perpres) mengenai tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Perpres MBG telah selesai
Berbagai kasus keracunan MBG menuai sorotan publik. Dadan mengatakan terhadap kondisi itu, dia hadir di rapat Komisi IX DPR untuk mendengar masukan tata kelola MBG.
Selain itu, air untuk mencuci diminta diberikan saringan. Hal itu disampaikan Dadan karena menyoroti SPPG tidak memiliki sanitasi yang baik.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengataka keracunan akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipicu oleh pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) SPPG
Pengamat mengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program ini berpotensi gagal total karena pelaksanaannya amburadul dan meminta kepala BGN mundur
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved