Pengamat Desak Keterbukaan dalam Kasus Keracunan MBG

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio meminta Pemerintah Provinsi DKI terbuka soal evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) imbas kasus keracunan untuk menjamin keamanan penyelenggaraan program tersebut.

"Evaluasi atas program strategis ini sudah seharusnya dilakukan karena kasus keracunan sudah semakin masif," kata Hendri di Jakarta, hari ini.

Menurut Hendri, rencana pemerintah untuk mengevaluasi pengelolaan dan pelaksanaan MBG merupakan langkah tepat.

Baca juga : Beri Tips Memasak MBG, Sultan: Sayur jangan Dimasak Duluan

Ia menekankan bahwa evaluasi harus menyeluruh dan mencakup aspek distribusi hingga pengawasan di lapangan.

"Program MBG menyangkut kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Jika ada celah dalam pelaksanaannya, harus segera diperbaiki," katanya.

Kemudian, dia menegaskan bahwa MBG sebagai program unggulan pemerintah memiliki dampak besar terhadap kepercayaan publik.

Baca juga : Pemprov Jabar Sebut Pemkab Bandung Barat Lalai Dalam Pengawasan MBG

Karena itu, ia meminta agar evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan komunikasi publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

“Dalam komunikasi politik, kepercayaan publik adalah modal utama. Gagal mengomunikasikan penanganan isu ini dengan baik dapat merusak legitimasi pemerintah di mata masyarakat,” katanya.

Karena itu, ditekankan bahwa hasil evaluasi harus transparan kepada masyarakat dan presiden sebagai penanggung jawab kebijakan, tanpa ada yang ditutupi agar kepercayaan publik terjaga.

Pemerintah perlu membuka ruang bagi masukan publik untuk memperbaiki pelaksanaan MBG.

“Transparansi itu tujuannya agar masyarakat bisa memberikan masukan yang konstruktif, baik dari sisi teknis maupun pengawasan di lapangan. Ini akan memperkuat akuntabilitas program," katanya.

Ia menilai keterlibatan publik dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan MBG berjalan sesuai tujuan awal, yakni memberikan manfaat gizi bagi masyarakat tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

"Tapi, yang perlu diingat, ketika sudah mendapatkan masukan dari masyarakat, jangan hanya didengarkan, tapi juga dilaksanakan. Itu kunci agar program ini bisa berjalan dengan baik dan kepercayaan publik terjaga," katanya.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat beberapa kali kejadian dugaan keracunan akibat konsumsi menu prog6ram MBG di Jakarta.(Ant/P-1)