Presiden Prabowo Diminta tak Tutup Mata pada Kasus Keracunan MBG yang Berulang

JARINGAN Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak boleh lagi menutup mata terhadap tragedi berulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau keracunan MBG.

Ribuan anak menjadi korban keracunan, sementara pemerintah tetap memaksakan program ini berjalan tanpa evaluasi menyeluruh dan terkesan sangat tidak serius.

Sejak MBG diluncurkan, korban keracunan terus bertambah. Pemantauan JPPI hingga medio September 2025 mencatat, tak kurang dari 5.360 anak mengalami keracunan akibat program ini, dengan ancaman kematian yang nyata.

Baca juga : Kasus Keracunan MBG, BGN Awasi Keamanan Pangan di Banggai

"Jumlah ini bisa dipastikan lebih besar, sebab banyak sekolah dan pemerintah daerah justru memilih menutupi kasus. Fakta ini menunjukkan bahwa program MBG sudah gagal melindungi anak, bahkan berubah menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi bangsa," kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangannya, Jumat (19/9).

JPPI menegaskan, Presiden dan BGN tidak bisa lagi hanya mengandalkan jargon zero incident, sementara insiden keracunan terjadi di berbagai daerah. Kalau kejadian semacam ini hanya sekali, mungkin bisa disebut kesalahan teknis. Tetapi bila ribuan anak menjadi korban di banyak tempat, ini jelas kesalahan sistemik dan bukti kegagalan tata kelola yang dikoordinasikan BGN.

"Kami tidak tega melihat anak-anak yang harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka, bahkan ada yang nyawanya hampir melayang. Presiden dan BGN jangan sekali-kali bermain-main dengan nyawa anak-anak bangsa. Kalau program ini benar-benar berpihak pada anak, hentikan sekarang juga sebelum lebih banyak korban berjatuhan," ungkap Ubaid.

Baca juga : Pergantian Supplier Ikan, Diduga Penyebab 251 Siswa di Banggai Sulteng Keracunan MBG

JPPI menyebut tragedi MBG sebagai darurat kemanusiaan nasional. Alih-alih menghadirkan gizi untuk mencerdaskan dan menyehatkan siswa, MBG justru menjerumuskan mereka dalam sakit, penderitaan, dan ancaman kehilangan nyawa.

“Presiden harus bertanggung jawab. Jangan jadikan anak-anak sekolah sebagai kelinci percobaan dari kebijakan yang dipaksakan tanpa kesiapan. Kalau Presiden serius dengan janji melindungi generasi emas, maka hentikan MBG sekarang juga dan lakukan evaluasi total. Kalau tidak, berarti negara sedang abai terhadap keselamatan warganya sendiri,” tambah Ubaid.

JPPI menyerukan agar Presiden RI segera menghentikan sementara program MBG. Melakukan evaluasi total sistem tata kelola MBG yang dikendalikan BGN.

"Selain itu, mengutamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program," pungkasnya. (H-3)