Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah menghadirkan inovasi berupa program Sistem Monitoring Terpadu Makan Bergizi Gratis melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Simponi MBG SIPD). Inovasi ini dihadirkan guna mendukung program nasional pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu MBG agar sukses dan tapat sasaran.
Simponi MBG SIPD merupakan sistem pelaporan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu program MBG di seluruh Indonesia yang terintegrasi dengan SIPD. Untuk menyukseskan program MBG diperlukan suatu sistem yang terintegrasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program MBG di seluruh daerah di Indonesia.
Pelaporan ini dilakukan oleh setiap daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Badan Gizi Nasional sehingga seluruh pelaksanaan program MBG di daerah dapat diketahui pelaksanaannya. Selain itu, sistem ini dapat mempermudah pelaporan menjadi lebih efektif, efisien dan akuntabel.
"Simponi MBG SIPD juga mendukung program satu data pelaksanaan MBG terintegrasi, yaitu SIPD. Sistem tersebut terintegrasi dengan seluruh proses pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah," ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni.
Kegunaan Simponi MBG SIPD antara lain berupa keberagaman sistem dalam memantau program MBG, integrasi data, memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bahan pengambilan kebijakan berdasarkan data, pelaksanaan pelaporan berbasis elektronik serta dapat menghapus sistem serupa pada semua daerah.
Tak hanya itu, Simponi MBG SIPD juga dapat menghemat anggaran hingga miliaran rupiah, antara lain menghemat penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK), penggunaan sistem, penggunaan listrik serta pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga waktu pelaporan.
Simponi MBG SIPD sangat penting diterapkan oleh pemerintah daerah agar tujuan penyelenggaraan MBG di seluruh Indonesia dapat dicapai secara efektif. Dengan Simponi MBG SIPD, tantangan dan hambatan pembangunan daerah dapat diantisipasi sedini mungkin sehingga kinerja pemerintah dapat lebih optimal.
Sementara itu, manfaat bagi pemerintah daerah adalah meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaporan SIPD untuk program prioritas nasional dan menyediakan data real-time untuk evaluasi dan pengambilan keputusan daerah.
Adapun, manfaat bagi pemerintah pusat adalah dapat memperoleh data terintegrasi secara nasional mengenai pelaksanaan MBG di seluruh daerah dan memudahkan proses monitoring dan evaluasi lintas sektor terhadap pelaksanaan MBG. Terakhir, tentunya mendukung kebijakan berbasis bukti dalam penguatan program gizi nasional. (E-3)
PEMERINTAH melalui Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membagikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada pelajar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) enam hari dalam sepekan.
Pemerintah tetapkan MBG 5 hari sekolah, dengan tambahan distribusi Sabtu untuk daerah 3T dan wilayah stunting tinggi demi pemenuhan gizi anak.
Hingga saat ini, BGN belum menyusun maupun membahas petunjuk teknis (juknis) terkait penyaluran program MBG dalam kondisi pembelajaran jarak jauh.
KEPALA BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berpesan agar seluruh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), fokus pada peningkatan SPPG
PRESDIEN Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG tak akan dihentikan meski mendapat kritik terkait besarnya kebutuhan anggaran di tengah tekanan fiskal.
Prabowo menyatakan penindakan dilakukan secara tegas terhadap dapur yang tidak memenuhi standar, dengan pengawasan langsung di lapangan.
PEMERINTAH melalui Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membagikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada pelajar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) enam hari dalam sepekan.
Pemerintah berencana mengurangi hari operasional program Makan Bergizi Gratis menjadi lima hari. Menkeu Purbaya memastikan efisiensi tanpa mengurangi kualitas.
Penghentian sementara operasional MBG ini merupakan bagian dari manajemen strategis agar distribusi tetap tepat sasaran.
BGN tutup 62 Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) karena sajikan menu tak sesuai anggaran selama Ramadan 2026. Simak sanksi dan kronologinya di sini.
BGN selidiki dugaan keracunan 7 warga di Nabire usai konsumsi Makan Bergizi Gratis. Sampel dikirim ke Jayapura, SOP dapur diperketat.
Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia meluncurkan program e-learning penyusunan laporan keuangan serta aplikasi pelaporan keuangan SPPG.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved