Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah menghadirkan inovasi berupa program Sistem Monitoring Terpadu Makan Bergizi Gratis melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Simponi MBG SIPD). Inovasi ini dihadirkan guna mendukung program nasional pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu MBG agar sukses dan tapat sasaran.
Simponi MBG SIPD merupakan sistem pelaporan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu program MBG di seluruh Indonesia yang terintegrasi dengan SIPD. Untuk menyukseskan program MBG diperlukan suatu sistem yang terintegrasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program MBG di seluruh daerah di Indonesia.
Pelaporan ini dilakukan oleh setiap daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Badan Gizi Nasional sehingga seluruh pelaksanaan program MBG di daerah dapat diketahui pelaksanaannya. Selain itu, sistem ini dapat mempermudah pelaporan menjadi lebih efektif, efisien dan akuntabel.
"Simponi MBG SIPD juga mendukung program satu data pelaksanaan MBG terintegrasi, yaitu SIPD. Sistem tersebut terintegrasi dengan seluruh proses pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah," ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni.
Kegunaan Simponi MBG SIPD antara lain berupa keberagaman sistem dalam memantau program MBG, integrasi data, memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bahan pengambilan kebijakan berdasarkan data, pelaksanaan pelaporan berbasis elektronik serta dapat menghapus sistem serupa pada semua daerah.
Tak hanya itu, Simponi MBG SIPD juga dapat menghemat anggaran hingga miliaran rupiah, antara lain menghemat penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK), penggunaan sistem, penggunaan listrik serta pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga waktu pelaporan.
Simponi MBG SIPD sangat penting diterapkan oleh pemerintah daerah agar tujuan penyelenggaraan MBG di seluruh Indonesia dapat dicapai secara efektif. Dengan Simponi MBG SIPD, tantangan dan hambatan pembangunan daerah dapat diantisipasi sedini mungkin sehingga kinerja pemerintah dapat lebih optimal.
Sementara itu, manfaat bagi pemerintah daerah adalah meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaporan SIPD untuk program prioritas nasional dan menyediakan data real-time untuk evaluasi dan pengambilan keputusan daerah.
Adapun, manfaat bagi pemerintah pusat adalah dapat memperoleh data terintegrasi secara nasional mengenai pelaksanaan MBG di seluruh daerah dan memudahkan proses monitoring dan evaluasi lintas sektor terhadap pelaksanaan MBG. Terakhir, tentunya mendukung kebijakan berbasis bukti dalam penguatan program gizi nasional. (E-3)
SEBANYAK 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatra ditutup sementara atau di-suspend mulai 9 Maret 2026 tanpa batas waktu.
WAKIL Kepala BGN bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal bukan dirancang sebagai program bisnis
Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menutup pendaftaran mitra Program Makan Bergizi Gratis. Waspadai modus jual beli titik SPPG hingga ratusan juta rupiah!
Meta sebagai pemilik platform dianggap tidak berusaha untuk melakukan moderasi konten.
Menko Airlangga Hartarto respons Fitch Ratings soal risiko fiskal program Makan Bergizi Gratis. Sebut investasi SDM beri manfaat ekonomi 7 kali lipat.
WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang meminta para kepala daerah ikut mengawasi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibuat di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan program Sekolah Gratis menjadi prioritas utama. Lebih dari 60 ribu siswa di 801 sekolah swasta telah merasakan manfaatnya.
Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan 45.000 akun medsos SPPG unggah menu & harga Makan Bergizi Gratis setiap hari. Simak juga waspada modus penipuan dapur MBG.
Kecukupan gizi harus menjadi prioritas utama sebelum seorang anak didik menerima asupan ilmu pengetahuan di sekolah.
Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat konstitusi.
Hensa menilai konsolidasi ini dilakukan untuk menghindari polemik berkepanjangan tentang anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikaitkan dengan pemotongan anggaran pendidikan.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pembangunan infrastruktur pendidikan dalam APBN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved