Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
RENCANA Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyelamatkan restoran dan hotel yang nyaris bangkrut dengan mengubahnya menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditanggapi akademisi IPB University.
Pakar Agribisnis IPB University Andriyono Kilat Adhi menyatakan, secara ekonomi, tidak menjadi masalah jika hotel dan restoran yang sudah tidak beroperasi dialihfungsikan menjadi SPPG untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah.
Faktanya, banyak hotel saat ini yang tutup akibat kebijakan efisiensi pemerintah dan kurangnya kunjungan wisatawan.
Hal itu, kata dia, justru bisa menjadi peluang untuk mengoptimalkan fasilitas yang ada, seperti dapur hotel dan restoran, guna menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak di sekitar lokasi tersebut.
"Dapur hotel sudah ada dan umumnya memenuhi standar higienis. Ini bisa dimanfaatkan untuk program MBG tanpa perlu investasi besar dengan membuat dapur baru," ujar Andiyono dalam wawancara Zoom Meeting, Jumat (13/6).
Ia menilai keterlibatan hotel dalam program MBG tidak hanya memberikan pemasukan baru bagi pengelola hotel, tetapi juga membuka peluang kerja bagi karyawan yang sebelumnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Hotel bisa merekrut kembali tenaga kerja yang sempat dirumahkan," tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyebut Badan Gizi Nasional RI sebagai lembaga pemerintah pasti akan mengatur teknis pelaksanaan dan durasi pemanfaatan hotel sebagai SPPG.
Meski difungsikan sementara sebagai dapur program MBG, hotel tetap dapat beroperasi normal kembali saat musim liburan atau ketika kunjungan wisata meningkat.
Andriyono juga mengkritik Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), yang menurutnya, terlalu bergantung pada proyek pemerintah. Ia menekankan bahwa hotel seharusnya menjadi bagian dari sektor pariwisata yang mandiri dan menarik wisatawan.
"Permasalahan di Indonesia saat ini adalah hotel tidak lagi menjadi daya tarik wisatawan. Banyak yang tutup. Maka perlu ada solusi kreatif seperti ini agar aset yang ada tetap produktif," tutupnya. (Z-1)
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
pemerintah dinilai telah menabrak konstitusi. Sebab, sebanyak 44,2% dari alokasi pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026
BP Taskin lakukan percepatan program MBG dilakukan dengan pendekatan targeting yang lebih tepat sasaran berbasis data pada wilayah kantong kemiskinan dan daerah 3T
Presiden Prabowo Subianto dalam pidato RAPBN 2026 mengasumsikan perkiraan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS mencapai Rp16.500 pada tahun 2026
PONDOK Pesantren Raudlatul Muta'alimin Cilendek, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, resmi membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program makan bergizi gratis (MBG).
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
pemerintah dinilai telah menabrak konstitusi. Sebab, sebanyak 44,2% dari alokasi pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026
BP Taskin lakukan percepatan program MBG dilakukan dengan pendekatan targeting yang lebih tepat sasaran berbasis data pada wilayah kantong kemiskinan dan daerah 3T
Hingga saat ini, sebanyak 6.435 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok MBG, mulai dari pemasok bahan baku seperti petani, nelayan, peternak, hingga pedagang pasardi tiap daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved