Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
BADAN Penyelenggaraan (BP) Haji menanggapi klarifikasi Menteri Agama (Menang) RI, Nasaruddin Umar, yang menyebut belum ada pembahasan resmi kuota haji 2026 dengan otoritas Arab Saudi. Menag juga mengatakan tidak ada indikasi penurunan kuota dari pihak manapun.
Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan wacana itu disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Saudi Arabia kepada Kepala BP Haji Gus Irfan pada 11 Juni 2025. Saat itu Kementerian Haji dan Umrah KSA mengundang BP Haji untuk bicara bilateral persiapan haji 2026.
"Karena mereka ingin bicara lebih awal persiapan haji kepada manajemen baru penyelenggara haji Indonesia. Pada pertemuan tersebut, Wakil Menteri (Deputi) Kementerian Haji dan Umrah menyatakan penyelenggaraan haji Indonesia oleh Kemenag tahun ini buruk, dan di internal Kementerian Haji dan Umrah KSA berkembang wacana untuk mengurangi kuota 50%," ungkap Dahnil saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (13/6).
Namun dari hasil diskusi internal mereka, lanjutnya, disampaikan bahwa Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah membuat keputusan mengubah penyelenggaraan haji dari kemenag ke badan setingkat kementerian yang telah dibentuk Prabowo.
"Kemenhajj (Saudi) menganggap ada harapan perbaikan signifikan, maka tidak rencana pemotongan tersebut diurungkan. Demikian disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umrah ketika bilateral meeting dengan Kepala BP Haji Gus Irfan," ujar Dahnil.
Menteri Agama RI dalam pernyataannya meminta publik tidak menyebarkan narasi menyesatkan yang bisa memicu keresahan. Terlebih, katanya, saat ini tengah dilangsungkan fase pemulangan yang seharusnya menjadi momen tenang dan syahdu bagi para jemaah.
Terkait itu, Dahnil menyebut beberapa pernyataan Menag juga berpotensi mengganggu diplomasi Saudi dan Indonesia.
"Seperti yang tersebar Menag menyatakan pihak KSA meminta maaf terkait beberapa ketidaknyamanan, dan statement tersebut sudah menyebar di banyak media resmi. Walaupun di kemudian hari diralat menag, dan beberapa situs berita diminta untuk mengubah isi berita statement sebelumnya," pungkasnya. (H-3)
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meyakini bahwa kuota haji untuk Indonesia pada 2026 tidak akan mengalami pengurangan.
Salah satu poin penting dalam draf harmonisasi revisi UU Haji ini adalah pengaturan kelembagaan Badan Penyelenggara (BP) Haji sebagai lembaga pemerintah setingkat menteri
Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap beragam hal yang akan dibicarakan dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi mendapatkan sambutan yang positif.
BP Haji menyampaikan kunjungan dan negosiasi Presiden Prabowo ke Arab Saudi akan membahas sejumlah agenda penting bersama Pangeran Mohammad bin Salman.
Prasetyo, yang akrab disapa Pras, menjelaskan alasan Indonesia membutuhkan penambahan kuota haji. Menurutnya, saat ini antrean haji terus memanjang.
BPKN mendorong Kementerian Agama dan Badan penyelenggara Haji (BPH), untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kuota haji dan sistem antrean ibadah haji nasiona
Kuota haji 2026 akan diumumkan oleh otoritas Arab Saudi pada 15 Muharram 1447 H atau bertepatan dengan 10 Juli 2025.
PRESIDEN Prabowo Subianto bersiap melakukan upaya diplomasi dengan Arab Saudi.
BP Haji menegaskan bahwa wacana pemotongan kuota haji Indonesia 2026 batal dilakukan.
DIREKTUR Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menyatakan belum ada pengumuman dari pihak Arab Saudi perihal kuota haji tahun 2026
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved