BP Haji Tegaskan Memang Sempat Ada Wacana Pengurangan Kuota Haji Indonesia

BADAN Penyelenggaraan (BP) Haji menanggapi klarifikasi Menteri Agama (Menang) RI, Nasaruddin Umar, yang menyebut belum ada pembahasan resmi kuota haji 2026 dengan otoritas Arab Saudi. Menag juga mengatakan tidak ada indikasi penurunan kuota dari pihak manapun.

Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan wacana itu disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Saudi Arabia kepada Kepala BP Haji Gus Irfan pada 11 Juni 2025. Saat itu Kementerian Haji dan Umrah KSA mengundang BP Haji untuk bicara bilateral persiapan haji 2026.

"Karena mereka ingin bicara lebih awal persiapan haji kepada manajemen baru penyelenggara haji Indonesia. Pada pertemuan tersebut, Wakil Menteri (Deputi) Kementerian Haji dan Umrah menyatakan penyelenggaraan haji Indonesia oleh Kemenag tahun ini buruk, dan di internal Kementerian Haji dan Umrah KSA berkembang wacana untuk mengurangi kuota 50%," ungkap Dahnil saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (13/6).

Baca juga : Kabar Buruk, Arab Saudi Berencana Kurangi Kuota Haji Indonesia hingga 50 Persen Tahun Depan

Namun dari hasil diskusi internal mereka, lanjutnya, disampaikan bahwa Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah membuat keputusan mengubah penyelenggaraan haji dari kemenag ke badan setingkat kementerian yang telah dibentuk Prabowo.

"Kemenhajj (Saudi) menganggap ada harapan perbaikan signifikan, maka tidak rencana pemotongan tersebut diurungkan. Demikian disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umrah ketika bilateral meeting dengan Kepala BP Haji Gus Irfan," ujar Dahnil.

Menteri Agama RI dalam pernyataannya meminta publik tidak menyebarkan narasi menyesatkan yang bisa memicu keresahan. Terlebih, katanya, saat ini tengah dilangsungkan fase pemulangan yang seharusnya menjadi momen tenang dan syahdu bagi para jemaah.

Terkait itu, Dahnil menyebut beberapa pernyataan Menag juga berpotensi mengganggu diplomasi Saudi dan Indonesia.

"Seperti yang tersebar Menag menyatakan pihak KSA meminta maaf terkait beberapa ketidaknyamanan, dan statement tersebut sudah menyebar di banyak media resmi. Walaupun di kemudian hari diralat menag, dan beberapa situs berita diminta untuk mengubah isi berita statement sebelumnya," pungkasnya. (H-3)