Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KUOTA haji Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, untuk musim haji 2026 merosot tajam. Dari total 239 calon jemaah pada tahun sebelumnya, kini Majene hanya mendapat jatah 19 orang usai penerapan regulasi baru.
Penetapan kuota dalam Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 6 Tahun 2025 berdampak signifikan pada alokasi haji di sejumlah daerah. Kabupaten Majene menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling besar karena kuotanya dipangkas jauh dibanding musim haji 2025.
Kasi Pelaksanaan Haji dan Umrah Kantor Kemenag Majene, Muslim, mengungkapkan bahwa alokasi haji untuk Majene pada tahun 2026 tinggal 19 orang. Angka itu turun drastis dibanding 239 jemaah yang diberangkatkan pada tahun 2025.
Penurunan tersebut dipicu perubahan mekanisme daftar tunggu. Jika sebelumnya kuota dihitung berdasarkan antrian di masing-masing kabupaten/kota, kini sistemnya diganti menjadi daftar tunggu tingkat provinsi tanpa alokasi khusus kabupaten. Perubahan skema inilah yang membuat jatah Majene merosot tajam.
Secara keseluruhan, kuota haji Provinsi Sulawesi Barat berjumlah 1.450 orang yang dibagi ke enam kabupaten: Polewali Mandar 536 jemaah, Mamuju 528, Mamuju Tengah 227, Pasangkayu 118, Majene 19, dan Mamasa 11 orang. Kuota ini juga mencakup 9 Petugas Haji Daerah (PHD) dan 2 dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). (Z-10)
HARI ini, Minggu, (8/2) yang bertepatan dengan 20 Syaban 1447 H, pemerintah Arab Saudi resmi mulai menerbitkan visa haji 2026 atau 1447 Hijriah.
BANDARA Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA) mulai tahun ini menjadi tempat embarkasi dan debarkasi jemaah haji asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
PERUM Bulog tengah menyiapkan ekspor beras premium untuk kebutuhan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.
sebanyak 170 ribu dari total 203.320 jemaah haji reguler 2026 masuk dalam kategori risiko tinggi (risti).
Metode TFG digunakan untuk memvisualisasikan pergerakan ribuan jemaah dan petugas di titik-titik krusial di Tanah Suci, termasuk saat puncak pelaksanaan ibadah haji.
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) melarang keras kepala daerah merangkap sebagai petugas haji pada penyelenggaraan haji tahun 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved